Kunjungan Mahasiswa Universitas Pertahanan Ke Dinas ESDM Provinsi Riau

Dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri Mahasiswa Program Study Ketahanan Energi Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia mengunjungi Dinas ESDM Provinsi Riau Senin 25 Februari 2019.

            Hadir pada diskusi ini 20 0rang mahasiswa Ketahanan Energi beserta Dr. M. Ikhwan Syataria,ST,MM,  Dewvie Laudya Roringkon, S.IP dipimpin oleh Dr. Ir. Rudy Laksmono W, MT sementara dari Dinas ESDM adalah Sekretaris Dinas Astra Nugraha S.STP, M.Si beserta beberapa staf dari Bidang Energi Baru terbarukan.

Acara yang digelar di Aula Dinas ini dibuka dengan sambutan Sekretaris Dinas mewakili Kepala Dinas ESDM. Dalam Sambutannya Astra Nugraha menyampaikan perasaan senang atas kunjungan ini dan mengakui mesti membenahi lagi bahasan tentang tema Strategi Dinas ESDM Provinsi Riau dalam Mendukung Pengembangan Energi Nasional di Dinas ini.

Dilanjutakan dengan sambutan Dr. Ir. Rudy Laksmono W, MT yang mengungkapkan Mahasiswa yang datang ini dari beragam latar belakang mulai dari PNS,TNI,POLRI dan umum yang sedang belajar tentang Program Nasional untuk mengembangkan ilmu Pertahanan tingkat Strata 2. “ Karena Riau memiliki sumber energi terbarukan dan energi fossil yang melimpah makanya kami memilih Provinsi ini sebagai Wilayah kunjungan Kerja Dalam Negeri dan kami berharap mendapat pencerahan mengenai energi disini” Demikian Rudy.

Acara dilanjutkan dengan paparan tentang Kedaulatan Energi, Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi secara Nasional dan di Provinsi Riau oleh Sekretaris Dinas. Menurut Sekretaris Dinas secara umum kita menginginkan manfaat energi fossil dengan harga terjangkau dan hemat. Konservasi energi tetap dilakukan dengan tidak mengenyampingkan PNBP. Situasi Energi Riau saat ini, pertama energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang masih tergantung dengan sumber dari fossil sementara ketersediaanya semakin terbatas. Kedua Energi Baru Terbarukan seperti angin, air, cahaya matahari,pasang surut air laut, biomassa, biofuel, gelombang dan panas bumi belum optimal pemanfaatan serta pengembangannya. Ketiga effisiensi energi atau konservasi energi semisal Resgo baru dilakukan di tingkat provinsi belum menyentuh Kabupaten Kota yang ada di Riau.

Lebih jauh Astra menyebut Tujuan Pembanguna Jangka Panjang Provinsi Riau adalah terpenuhinya kebutuhan energi untuk mendukung pembangunan di Riau dalam masa 35 tahun kedepan. Dengan harapan tercapainya otonomi energi,arah dan strategi energi 35 tahun kedepan, kebijakan umum dalam pembangunan dan pengembangan energi disertai keterbukaan informasi bagi masyarakat tutup Astra.Acara ini sebelum ditutup dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Basuki Pamungkas salah satu mahasiswa bertanya tentang kebijakan Provinsi Riau di Industri Ekstraktif agar dana pemberdayaan masyarakatnya optimal. Pertanyaan ini dijawab oleh Astra dengan mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun Program Pemberdayaan Masyarakat agar semakin menyentuh. Pertanyaan kedua dari Mariana bagaimana Dinas ESDM merubah pola fikir tentang subsidi energi dan lingkungan terdampak pertambangan. Pertanyaan kedua ini juga djawab oleh Astra, dia mengatakan memang sulit merubah budaya dan cara berfikit masyarakat mengenai subsidi energi ini namum kami tetap melakukan sosialisai dan pendekatan. “Arus informasi sangat mempengaruhi pola fikir masyarakat jadi kami terus melakukan sosialisasi mengenai ini juga menekannkan ke Perusahaan ketepatan Program Pemberdayaan yang dilakukan.

Daya Saing Investasi Migas Kian Memikat, Indonesia Tempati Posisi Ke-25

Daya saing ketertarikan berinvestasi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tahun 2018 menujukkan grafik yang kian kompetitif. Indonesia menduduki peringkat ke-25 dari penilaian 131 negara pada laporan Petroleum Economics and Policy Solution (PEPS) Global E&P Attractiveness Ranking. Torehan capaian ini membuktikan tata kelola sektor migas mampu memikat para investor yang ingin masuk ke Indonesia.

"Penilaian yang diakui oleh lembaga riset global membuktikan pengelolaan sektor migas di Indonesia belakangan ini berhasil mendorong kembali geliat investasi migas. Ini tak lepas dari upaya perubahan kebijakan fiskal pada pengusahaan di sektor migas," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (14/2).

Dilansir dari laporan IHS Markit, lembaga penyedia informasi dan analisis global yang berpusat di London, Indonesia masuk dalam kategori negara yang mampu menggenjot aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di tengah lesunya investasi hulu migas akibat fluktuasi perekonomian global. Indonesia mampu mengguli Aljazair, Rusia, Mesir yang dikenal sebagai negara eksportir minyak.

Berdasarkan laporan yang sama, Indonesia juga menduduki peringkat terbaik apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bila dikomparasikan, Malaysia misalnya. Pada tahun 2017 menduduki peringkat ke-23, sekarang ini melorot ke posisi 35.

Peningkatan aktivitas ini tak lepas dari adanya perubahan sistem fiskal bagi hasil Gross Split yang diterapkan oleh Pemerintah untuk menggantikan rezim fiskal sebelumnya, yaitu cost recovery. Perubahan ini cukup membawa angin segar lantaran efisiensi dalam sistem gross split menggiurkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas menggalakkan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi.

"Salah satu daya tarik Gross Split bagi para pelaku usaha migas adalah sistem ini mampu melindungi investor di saat rendahnya harga komoditi minyak dunia," jelas Arcandra.

Pemerintah pun berhasil mengantongi dana eksplorasi dari penerapan sistem fiskal baru tersebut sebesar Rp31,5 triliun. Angka tersebut belum ditambah dengan bonus tanda senilai Rp13,5 triliun. yang diperoleh dari 39 kontraktor yang menggunakan sistem gross split. "Saya optimis perubahan fiskal ini sangat menjanjikan bagi perkembangan masa depan investasi migas di Indonesia," tegas Arcandra.

Menurut Arcandra sejak tahun 2018 hingga di tahun 2019 ini sejumlah investor migas yang menggunakan sistem cost recovery juga mengajukan diri untuk beralih ke gross split. Diantaranya adalah Eni SpA yang mengelola blok East Sepinggan, West Natuna Exploration Ltd di blok Duyung, Dart Energy (Muralim) Pte. Ltd. dan PT Medco CBM Pendopo di blok Muralim serta PT Harpindo Mitra Kharisma di blok Lampung III. Sampai akhir bulan februari 2019 ini ditargetkan sebanyak 42 blok migas sudah menggunakan gross split. 

Penilaian positif dari IHS Markit turut didukung manajemen risiko bisnis migas di Indonesia. Transformasi kebijakan berupa penyederhanaan regulasi mampu menjadi dasar utama dalam melakukan pengelolaan, perencanaan hingga mitigasi atas risiko berbisnis migas. Pemerintah Indonesia berhasil memangkas 56 regulasi/perizinan yang menghambat jalannya investasi migas di Indonesia.

"Sepertinya keberlangsungan operasi bisnis migas di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan IHS Markit dalam menentukan pemeringkatan tersebut," ungkap Arcandra.

Tingginya komitmen Indonesia dalam mereformasi tata kelola migas dibuktikan dengan nilai investasi yang masuk pada tahun 2018 di tengah tantangan harga komoditi global. Aliran investasi sebesar setara Rp 187,5 triliun masuk ke kas negara pada tahun lalu. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar USD 1,5 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 165 triliun.

PEPS menilai bagaimana suatu negara menyajikan informasi, strategi dan manajemen risiko terhadap pengembangan bisnis dan usaha baru di subsektor migas.

Selain itu, PEPS juga menganalisa data hukum, model kontrak, sistem fiskal, politik, dan kondisi hulu migas terkini di sebuah negara. Adapun tiga komponen yang menjadi penentu penilaian oleh IHS Markit antara lain aktivitas E&P, rezim fiskal dan risiko migas. 

Untuk diketahui, sebelumnya lembaga konsultan energi global Wood Mackenzie dalam laporan yang terbit Januari 2019 memberikan apresiasi atas perubahan sistem fiskal dari Production Sharing Cost (PSC) cost recovery ke gross split. Dalam laporannya Wood Mackenzie menyatakan bahwa sistem kontrak gross split dan kebijakan fiskal yang menyertainya mendapat sambutan yang positif dari para investor migas. (NA)

 

Sumber : Kementrian ESDM / www.esdm.go.id

Sosialisasi Sistem Aplikasi Data Inventasi Minerba

Kamis 24 Januari 2019 bertempat di Aula Dinas ESDM Provinsi Riau Sosialisasi Sistem Aplikasi Data Investasi Minerba digelar. Acara ini diisi oleh Pemateri dari Kementrian ESDM dan dihadiri oleh pemegang IUP di Riau,yang antara lain PT MIA,PT BPP,PT Buana Tambang Jaya, PT Usaha Gemilang, PT KBM, PT BBAP, PT Samantaka dan PT TMT. Kadis beserta Kepala Bidang Minerba, Kepala Seksi di Bidang Minerba dan Inspektur Tambang yang ditempatkan di Provinsi Riau.

            Dalam sambutanya Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman AP. Msi mengatakan Sosialisasi ini bentuk sinergi Kementerian ESDM dengan Dinas ESDM Provinsi Riau sehingga kedepan dapat kita rumuskan hal-hal yang dibutuhkan pemegang IUP stelah kita melihat data investasi mereka diaplikasi ini. Kasubdit  Pengembangan Investasi dan Kerjasama Minerba Dra. Samsiah Gustina Msi juga memaparkan jika data pemengang IUP selesai di isi kedalam aplikasi ini maka rencana investasi 2019 di Riau bisa kita perlihatkan kepada Investor yang berkunjung dan diharapkan para investor ini dapat memiliki bayangan mau berinvestasi apa dibidang Minerba yang ada didaerah, demikian Samsiah dalam sambutannya.

            Secara teknis Sistem Aplikasi Data Investasi Minerba ini disampaikan oleh Ilham Budi Sriditomo dan beberapa asisten guna melakukan asistensi kepada perwakilan perusahaan yang datang. Ilham memulai pemaparannya dengan  menyebut Tata cara pengisiannya dimulai dari membuka alamat web http://investasi.minerba.esdm.go.id Adapun komponen yang mesti diisi adalah data bangunan, mesin, peralatan,kapal,kendaraan dan angkutan, alat dan perabotan, aktiva tak berwujud,explorasi dan usaha dan jasa. “Semua investasi untuk sepuluh item diatas harus diisi setiap bulan dalam mata uang Dollar US yang kursnya mengaju kepada Bank Indonesia,” demikian Ilham. Dilanjutkan dengan kendala juga hambatan contohnya cuaca, indent pembelian sparepart, perizinan dan harga pasar. Terakhir diisi profil perusahaan kemudian disimpan dan dikirim untuk verifikasi.

            Pada sesi tanya jawab pertanyaan dari PT. Buana Tambang Jaya disampaikan oleh Arthur Tarigan menanyakan tentang kegunaan aplikasi ini dan data tenaga kerja permanen atau tidak yang dilaporkan. Dijawab Ilham aplikasi ini hanya fokus pada data investasi perusahaan perbulannya dan hanya tenaga kerja tetap yang dilaporkan.

            Sebelum ditutup sosialisasi ini melakukan asistensi cara menggunakan Aplikasi Investasi Minerba yang di bantu oleh Tim dari Kementrerian ESDM agar perwakilan perusahaan yang hadir memahami dan dapat langsung mengisi aplikasi ini.

Bahan Bakar Ramah Lingkungan, Sebuah Keharusan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 0062.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 18 Januari 2019

 

Bahan Bakar Ramah Lingkungan, Sebuah Keharusan 

Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) tengah mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah terhadap lingkungan. Menghasilkan bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan, menurut Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah menjadi kewajiban sebagai warga dunia dan tanggung jawab sebagai anak bangsa.

"Kemajuan atau pertumbuhan ekonomi bangsa ini jika sebesar 5% saja per tahun, kalau kita tidak memulai membuat bahan bakar yang ramah lingkungan, maka 25 tahun lagi polusinya akan sangat buruk. Kalau makin lama polusinya makin buruk maka tingkat kesehatan masyarakatnya juga makin terganggu dan akibatnya harapan hidup makin menurun," ujar Jonan, di Kompleks Kilang Plaju, Palembang, Kamis (17/1).

Pertamina saat ini sedang mengembangkan BBM yang lebih ramah lingkungan. Jonan berharap selain dapat menghasilkan BBM yang ramah lingkungan juga 100% menggunakan bahan baku renewable energy. "Masyarakat berharap minyak diesel yang dihasilkan Pertamina di kemudian hari, itu akan berasal dari renewable energy sehingga tingkat polusi yang dihasilkan itu akan rendah, akan makin sangat berkurang karena tidak bisa jika tidak ada sama sekali polusinya," harap Jonan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina saat ini sedang mengembangkan BBM berbasis sawit yang ramah lingkungan. Pengembangan BBM tersebut dilakukan selain blending FAME juga co-processing dan hydrorefining.

"Co-processing dan hydrorefining tersebut akan menghasilkan energi yang lebih bersih jika dibandingnkan dengan FAME yang hari ini kita hasilkan. Opsi-opsi pengembangan energi bersih melalui proses hydrorefining tersebut merupakan sepenuhnya hasil karya anak bangsa hasil kerjasama dengan LAPI-ITB dengan nama katalisnya, katalis Merah-Putih," ujar Nicke.

Nicke menambahkan, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini secara bertahap sedang dikerjakan di beberapa kilang Pertamina dan diharapkan sebelum tahun 2023 sudah dapat diimplementasikan di empat kilang milik Pertamina yang memiliki Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC) yang pada saatnya nanti akan menghasilkan green diesel, green avtur dan green fuel.

Pengembangan BBM berbasis sawit selain lebih ramah lingkungan dan sedikit menghasilkan polusi tentunya juga akan dapat meningkatkan nilai tambah dari sawit itu sendiri dan mengurangi impor minyak mentah. (SF)

 

Sumber : esdm.go.id / Kementrian ESDM RI

Para Pimpinan

  • Kepala Dinas

    Dr. Indra Agus Lukman, AP, M.Si
  • Sekretaris

    Ade Yudistira, SH, M.Si
  • Kabid Mineral & Batubara

    Ismon Diondo Simatupang, ST
  • Kabid Geologi & Air Tanah

    Ir. M. Ridwan Dermawan
  • Kabid Energi dan Energi Baru Terbarukan

    Zulkarnain, ST, MT
  • Kabid Ketenagalistrikan

    Andriani, SE, M.Si
  • Kepala UPT & Peralatan ESDM

    Gengky Moriza, ST, MT
  • 1
Templates Joomla 3.3 BIGtheme.net