Rasio Elektrikasi 2014 Capai 84,35%

JAKARTA - Rasio Elektrifikasi Nasional hingga akhir tahun 2014 mencapai 84,35 %. Angka ini melebihi target 2014 sebesar 81,51%. Pemerintah pusat melalui Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM meminta kerjasama pemerintah daerah untuk mensukseskan program peningkatan rasio elektrifikasi ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Achmad saat menyampaikan presentasi dalam Rapat Koordinasi antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Selasa (10/3). Menurutnya pemerintah daerah perlu memperhatikan target RE tahun 2020 sebesar 99%. “Memang masih ada beberapa deaerah yang dibawah 50%, yaitu Papua. Sedangkan di daerah lain sudah di atas 50%. Diharapkan tahun 2020 tercapai RE sebesar 99%,” jelas Munir.

 

Untuk mencapai target tersebut, selain menambah kapasitas pembangkit listrik, pembangunan listrik perdesaan merupakan solusi dari peningkatan rasio elektrifikasi ini. Listrik perdesaan sendiri merupakan program pemerintah untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN dan diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Cara yang dilakukan dalam program ini adalah melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusun tersebut belum berlistrik, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Selain itu pemerintah pusat melaksanakan program instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan.

Saat ini sebagian pembangunan listrik pedesaan juga dilakukan oleh Pemda melalui pendaan APBD. Pembangunan listrik perdesaan oleh Pemda berupa penambahan jaringan distribusi berikut pemasangan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang berkoordinasi dengan PT PLN (Persero). Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah tentu menjadi harapan bersama untuk mencapai target melistriki masyarakat yang belum mendapatkan listrik.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri kepala dinas ESDM Provinsi ESDM tersebut, Munir juga menyampaikan update terbaru kondisi ketenagalistrikan serta menjelaskan program-program kelistrikan ke depan, khususnya yang terkait dengan program 35.000 MW. Di awal presentasinya Munir menyampaikan bahwa total kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga akhir tahun 2014 mencapai 53.585 MW. “Kapasitas ini didapatkan dari pembangkit PLNsebesar 37.280 MW, Indendent Power Producers (IPP) sebanyak 10.995 MW, Public Private Utility (PPU) sebesar 2.634 MW, dan Izin Operasi Non BBM sebesar 2.677 MW,” jelasnya.

Munir juga menyampaikan bahwa pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tahun 2015-2024 diproyeksikan rata-rata sekitar 8.7% per tahun. Ia juga menyampaikan target tambahan kapasitas pembangkit tahun 2015 s.d. 2019 yang mencapai sekitar 42,9 GW. 7,4 GW merupakan pembangkit yang tengah tahap konstruksi, sedangkan 35,5 GW lainnya adalah rencana pembangkit yang akan dibangun PLN bersama IPP. Dengan informasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat ikut mensukseskan dan mensinergikan kebijakan di dearahnya.(PSJ).

 

Sumber : esdm.go.id

Templates Joomla 3.3 BIGtheme.net