Wapres : Listrik Infrastruktur Tak Tergantikan

Details: Published: Sunday, 17 January 2016 03:40; Written by Super User

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa listrik adalah infrastruktur yang tidak tergantikan. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak membutuhkan listrik dalam menjalani kehidupannya. "Infrastruktur apapun, termasuk jalan, listrik dan telekomunikasi, dari semua infrastruktur itu yang tidak tergantikan itu listrik," kata Wapres saat membuka Munas VI Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya jika infrastruktur lain mengalami kerusakan, masih ada penggantinya. Dia mencontohkan. Jika jalan rusak, masih bisa digantikan kapal laut, begitu pun kapal laut yang rusak masih bisa digantikan dengan pesawat,” ujarnya memberi contoh. "Kalau listrik tidak ada, tidak ada penerangan jalan, handphone tidak nyala, komputer tidak nyala,” tambahnya. Menurut Wapres, penggunaan listrik yang tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara maju.

Karena merupakan infrastruktur yang tak tergantikan, menurutnya Indonesia membutuhkan cadangan pasokan listrik yang cukup. JK mengatakan bahwa saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan listrik rata-rata sebesar 10 persen dari total kapasitas listrik yang ada. Menurutnya cadangan yang paling normal untuk listrik adalah sebesar 30 persen. "Maksudnya kalau cadangan 10 persen itu ada mesin rusak satu diperbaiki ya sudah gelap lagi, minimal itu 30 persen cadangan itu yang baik itu 30 persen," ungkapnya. Pemerintah menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan menambah pasokan listrik 54.000 MW sehingga cadangannya mencapai 30 persen.

Pemerintah optimisitis target 35.000 MW dalam lima tahun ke depan dapat tercapai. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk merealisasikan program tersebut antara lain dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengurus izin pembangunan pembangkit listrik di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menerbitkan regulasi-regulasi terkait harga patokan jual beli listrik. Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta swasta untuk ikut dalam pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah pembebasan tanah untuk proyek pembangkit listrik, JK mengatakan bahwa PLN dan swasta jangan pelit kepada rakyat. “Kita sering berdebat soal ganti rugi lahan. Padahal untuk membebasakan lahan hanya sekitar 0,5 persen dari total investasi. Jangan pelit kepada rakyat,” tegasnya. Menurut wapres, rakyat harus diberi harga yang baik untuk tanah yang dipakai. “Tapi, rakyat jangan semena-mena, harga tanah Rp 100.000 minta ganti rugi Rp 3 juta,” imbuhnya. (PSJ).

Sumber : esdm.go.id