Pemerintah Optimistis Tambah Kapasitas Pembangkit Rata-Rata 7 GW Per tahun

Details

Published: Sunday, 17 January 2016 03:44

Written by Super User

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan optimisnya untuk dapat membangun pembangkit listrik 4,2 GW dalam lima tahun ke depan.  Tidak tercapainya target program percepatan pembangunan pembangkit listrik (FTP) tahap I dan II bukan menjadi alasan untuk pesimis. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Ir. Jarman M.Sc saat menyampaikan presentasi  ‘Masterplan On Indonesia Power Plant Development’ dalam ‘Indonesia Power Project Finance 2015 Conference’ yang diselenggarakan oleh Petromindo.com di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut Jarman memang jika melihat FTP I, yang beroperasi baru 80% dari target. “Namun jika kita gabungkan dengan pembangkit reguler dari 2010 awal sampai akhir 2014, ada 17.470 MW yang terbangun, atau rata-rata 3.500 MW per tahun,” ungkapnya.  Oleh karena itu perlu berbagai terobosan yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik lima tahun ke depan rata-rata 7.000 MW per tahun. Jarman mengungkapkan delapan langkah yang telah disiapkan pemerintah untuk membangun 4,2 GW dengan komposisi bauran energi yang sesuai dengan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Hingga akhir 2009, bauran energi (energy mix) pembangkit listrik ditargetkan 62,88% dari batubara, dan 25,78% dari gas. Selain itu bahan bakar dari air sebanyak 4,98%, biomass 0,01%, panas bumi 4,21%, dan bahan bakar minyak sebanyak 1,75%. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan  Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN di tahun 2019. Untuk estimasi 2015 menurut Jarman, pemerintah akan menaikan bauran energi dari sektor energi baru dan terbarukan seperti air, panas bumi, angin, surya, biomassa, bahkan jika memungkinkan nuklir.

Jarman memaparkan bahwa akhir tahun 2014 kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia mencapai 53.585 MW dengan kapasitas PLN sebesar 37.280 MW, IPP sebesar 10.995 MW, PPU sebanyak 2.634 MW, dan Izin Operasi Non BBM sebesar 2.677 MW. Ia juga memaparkan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai  84,35%, dimana melebihi target RPJMN 81,51%. “Artinya masih ada 15,6% atau 10 juta kepala keluarga Indonesia belum terlistriki,” ungkap Jarman.

Dalam kesempatan tersebut, jarman juga memaparkan beberapa daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan listrik. Data awal maret, dari 22 sistem besar Indonesia, yang normal  atau cadangan diatas 20% baru 6 sistem, yang siaga 11 sistem, dan sisanya kondisi defisit. “Defisit ini artinya pasokan  kurang dari kebutuhan, sehingga terjadi pemadaman sebagian secara bergilir,“ ungkap Jarman. Kelima sistem yang mengalami kondisi defisit saat ini adalah NTT, NTB, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut Dirjen Ketenagalistrikan mengundang investor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam usaha penyediaan dan penunjang ketenagalistrikan. (PSJ).

Sumber : esdm.go.id