Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan Bersama Pelaku Usaha Penyediaan tenaga Listrik

Details

Published: Monday, 31 October 2022 09:20

Written by DESDM Riau

Senin, 24 Oktober 2022 Kepala Dinas ESDM Prov. Riau, diwakili oleh Sekretaris Dinas ESDM Prov. Riau Ade Yudistira, SH, M.Si memberikan sambutan sekaligus membuka acara "Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan Kepada Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik" di Hotel Dafam Pekanbaru.

Pada acara tersebut disampaikan materi mengenai regulasi di subsektor ketenagalistrikan, keselamatan ketenagalistrikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Yudha Patria, ST.,M.Ec.Dev dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Ir. Eddon M, serta perizinan berusaha berbasis resiko melalui OSS oleh Rohul Mazidah, S.Pi, M.Si dari DPMPTSP Prov. Riau.

Secara umum, dasar pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan di sektor ketenagalistrikan adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Koordinasi dan Konsultasi DPRD Bengkalis Terkait Pembangunan Ketenagalistrikan

Details

Published: Friday, 21 October 2022 09:51

Written by DESDM Riau

Jumat, 21 Oktober 2022 Kepala Dinas ESDM Prov. Riau diwakili oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Yudha Patria, ST.,M.Ec.Dev menerima kunjungan Komisi II DPRD Kab. Bengkalis yg dipimpin oleh H. Adri, SE terkait Pengembangan Jaringan Distribusi Listrik di Kab. Bengkalis

Pada kesempatan tersebut juga dihadiri oleh GM PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau yg diwakili oleh Senior Manager Perencanaan, Jaka Sumantri beserta jajaran. Dalam paparannya, PT PLN menyampaikan kondisi eksisting sistem ketenagalistrikan di Kab. Bengkalis beserta roadmap pembangunan jaringan listrik dalam rangka memenuhu kebutuhan listrik pelanggan di Kab. Bengkalis

Pemerintah Daerah bersama PLN berharap dukungan seluruh masyarakat Kab. Bengkalis agar ketersediaan dan kehandalan listrik terjaga.

Sosialisasi Pendelegasian Kewenagan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba

Details

Published: Friday, 21 October 2022 08:03

Written by DESDM Riau

Jumat, 21/10/2020 dilaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bersama DPMPTSP, Bapenda dan Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau serta OPD Provinsi terkait (DPMPTSP, DLHK, Bapenda dan PUPR Provinsi) di Auditorium Menara Lancang Kuning

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Evarefita, SE, M.Si yang pada acara bertindak sebagai keynote speaker.

Acara sosialisasi ini bertujuan menginformasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tentang jenis dan proses perizinan Minerba yg menjadi Kewenangan Gubernur sehingga para pelaku usaha di seluruh wilayah Provinsi Riau mendapatkan kemudahan informasi dalam pengurusan izin pertambangan sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan dilakukannya.

Rapat Koordinasi Perpajakan Pengusaha Migas Wilayah Riau Tahun 2022

Details

Published: Thursday, 20 October 2022 09:57

Written by DESDM Riau

Kamis, 20/10/2022 melaksanakn Rapat Koordinasi Perpajakan Pengusaha Migas Wilayah Riau Tahun 2022 dipimpin oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Evarefita, SE, M.Si dan didampingi Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan di Aula Dinas ESDM Provinsi Riau.

Dinas ESDM Provinsi Riau memfasilitasi diskusi Hiswana Migas bersama Kanwil DJP Provinsi Riau, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Provinsi Riau terkait kewajiban perpajakan di dalam pendistribusian LPG di Provinsi Riau.

Forum diskusi ini adalah pertama kalinya dilaksanakan antara Hiswana Migas bersama Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Riau, koordinasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait perpajakan kegiatan pendistribusian LPG khususnya LPG Tabung 3kg di Provinsi Riau.

Hiswana Migas akan berkoordinasi intensif kepada Kanwil DJP Provinsi Riau agar memberikan kepastian berbisnis yang kondusif serta memberikan peningkatan pendapatan daerah.