Harga LPG 3 Kilogram Tidak Akan Naik

JAKARTA-Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga LPG ukuran 3 kg pada tahun ini karena harga LPG dunia mengalami penurunan.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja disela-sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (14/6), mengatakan, dalam nota keuangan APBN 2016 terdapat pengurangan subsidi LPG Rp 1.000 per kg. Apabila sebelumnya Pemerintah memberikan subsidi LPG sebesar Rp 4.500-5.000 per kg, maka dengan adanya pengurangan Rp 1.000 per kg,  subsidi LPG menjadi Rp 3.500-3.800 per kg. Namun seiring menurunnya harga minyak dunia, ternyata harga LPG di pasaran dunia  mengalami penurunan sehingga subsidi yang telah disiapkan Pemerintah mencukupi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena  Pemerintah tidak akan menaikkan harga LPG  3 kg.

"Subsidi LPG di nota keuangan ada pengurangan Rp. 1.000  per kg. Tapi karena harga LPG dunia relatif turun,  dari perhitungan  subsidi masih cukup. Jadi belum akan ada rencana menaikkan harga," jelasnya.

Wirat mengakui,  sebelumnya Pemerintah berencana menaikkan harga LPG 3 kg pada tahun ini, dengan asumsi subsidi Rp 31 triliun untuk LPG tidak akan cukup. Namun dalam perkembangannya, harga LPG dunia mengalami penurunan sehingga subsidi  tersebut mencukup dan tidak  perlu menaikkan harganya. (AN)

 Sumber : migas.esdm.go.id

Jokowi: Harus Mulai Berpikir ke Energi Baru Terbarukan

MATARAM - Meningkatnya kebutuhan listik menjadi perhatian tersendiri bagi Presiden RI, Joko Widodo pada Sabtu (11/6). Jokowi mengisyaratkan suatu saat nanti bisa memaksimalkan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna memenuhi tren permintaan listrik yang terus mengalami kelonjakan. Namun Jokowi mensyaratkan pemanfaatan potensi EBT harus diutamakan bagi daerah yang surplus listrik. "Kalau (listrik) berlebih, ini harus mulai berfikir ke konversi perpindahan Energi Baru Terbarukan," kata Jokowi. 

 

Pertimbangan ini diambil oleh Jokowi mengingat sekarang ini Pemerintah terlebih dahulu menekan byar pet di propinsi-propinsi yang kurang listrik. "Itulah yang kita kejar, kita tambahi terlebih dahulu biar tidak ada byar pet," ungkap Jokowi. Ia tak lupa mengantisipasi pertumbuhan daerah sebagi indikator pemetaan kebutuhan listrik ke depan. 

 

MPP dinilai mampu mengejar kecepatan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang mendesak, mengingat waktu penyelesaian yang lebih cepat sekitar 6-7 bulan. "Tapi dalam jangka panjang, kita akan lihat cost-nya. Mana yang lebih ekonomis," Jokowi menambahkan. Meski begitu ke depan akan dilakukan kombinasi dalam pemilihan model pengoperasian. 

 

Jokowi menegaskan selaku Kepala Negara dirinya akan terus mengotrol dan melihat langsung proyek pembangunan ketenagalistrikan yang telah diputuskan oleh Pemerintah. Ia tidak menginginkan proyek-proyek tersebut berhenti di tengah jalan. Pengawalan ini mengantisipasi kasus serupa yang telah terjadi di Kalimantan Barat. "Ini akan kita rataskan (rapat terbatas), mestinya ini dicek lagi BPKP," pungkas Jokowi.(NA) Sumber : esdm.go.id

Pertemuan antara DESDM Provinsi Riau dengan PT. PLN (Persero),

Pertemuan antara PT. PLN (Persero), Dinas ESDM Prov. Riau dengan TNB (Tenaga Nasional Berhad) Malaysia dalam rangka Sumatera-Peninsular Malaysia HVDC Interconnection Projects / Pertautan Tambang Listrik Interkoneksi Antar Bangsa (PERTALIAN) Project di Pekanbaru pada tanggal 17-19 Mai 2016.

Dinas ESDM Riau Hadiri Rapat Di DPRD Provinsi Riau

Pekanbaru - Pada Senin (2/5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diundang oleh Komisi D DPRD Provinsi Riau dalam acara Rapat Kerja Dengar Pendapat terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan tentang persoalan kelistrikan di Provinsi Riau.

Tampak hadir Kepada Dinas ESDM Provinsi Riau Bpk. Syahrial Abdi, AP, M.Si beserta rombongan.[]

Templates Joomla 3.3 BIGtheme.net