Presiden Jokowi Perintahkan Beri Kesempatan Sebanyak Mungkin Pengusaha Lokal Bangun Listrik

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:31

Written by Yogi Kurnia Siregar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri ESDM Sudirman Said sebagai regulator, PLN dan juga Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberikan kesempatan sebanyak mungkin, sebesar mungkin ruang itu kepada pengusaha lokal atau nasional. 

“Jangan kemudian yang berperan adalah para pemain-pemain besar dari luar,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan mengutip penegasan Presiden Jokowi, usai menghadiri dua Rapat Terbatas secara beruntun di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6) sore. 

Rapat Terbatas dimaksud yaitu mengenai evaluasi terhadap percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW dan juga penerapan kebijakan subsidi listrik tahun 2016 dan yang kedua berkaitan dengan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional. 

Menurut Seskab, dalam pengadaan listrik 35.000 Mega Watt (MW) itu prinsipnya yang dibeli oleh PLN, dalam hal ini selaku representasi dari Badan Usaha Milik Negara, yang dibeli adalah listriknya bukan pabrik listrik. “Jadi yang dibeli oleh PLN adalah KWh-nya,” tegasnya. 

PLN sendiri, lanjut Seskab, diminta untuk konsentrasi pembangkit 10.000 MW, yang 25.000 MW IPP, dan tentunya karena ada penugasan juga kepada PLN untuk menyelesaikan transmisi dalam 5 tahun sepanjang 46.000 kilometer. 

Seskab menambahkan, rapat terbatas juga meminta kepada regulator (Menteri ESDM), dan juga kepada Menteri BUMN, dan juga kepada PLN, untuk menggalakkan mikrohidro atau juga power hidro karena dianggap ini memberikan kesempatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. “Terutama di daerah-daerah yang memungkinkan potensi power hydro atau mikrohironya bisa dikembangkan,” sambung Pramono. 

Adapun mengeni subsidi listrik, menurut Seskab, Presiden memberikan tugas kepada Menko Perkonomian dan Menteri ESDM untuk melakukan pengakajian menghitung secara hati-hati dan cermat. “Apabila itu sudah selesai, berkaitan dengan subsidi ini segera dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk segera diputuskan,” ujarnya. (FID/ES)

Sumber : setkab.go.id

Membangun Kelistrikan, Menteri ESDM: Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:31

Written by Yogi Kurnia Siregar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, menyampaikan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (22/6) bahwa filosofi Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai listrik yakni membeli setrum diperbanyak bukan membangun pabrik.

“Maknanya apa? Maknanya memang sejak awal kita konsisten memberi ruang kepada IPP supaya berperan lebih besar. Karena apa? Membangun pembangkit 35.000 MW itu tidak mungkin dikerjakan sendiri karena itu, semakin banyak yang ikut terlibat semakin baik,” tambah Sudirman.

Hal kedua, menurut Menteri ESDM, juga ingin menekankan bahwa baik  Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan  atau menekankan bahwa urusan listrik ini bukan urusan korporasi.

“PLN adalah perusahaan utilitas dan negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ketenagalistrikan dan PLN ini merupakan salah satu saja dari intrumen itu,” tutur Menteri ESDM.

Lebih lanjut, Menteri ESDM sampaikan bahwa itu tidak boleh semata-mata policy itu didasarkan pada kalkulasi komersial tetapi harus menjadi driver dari pembangunan ekonomi, dimana di situ terlibat dari mulai kesempatan bekerja.

“Tadi disampaikan oleh Pak Pram contohnya bangun hidro sebanyak-banyaknya, bangun energi terbarukan sebanyak-banyaknya.  Industri lokal juga mesti terbangun sampai pada urusan-urusan keuangan,” ujar Sudirman.

Soal itu, menurut Sudirman, sangat ditekankan bahwa membangun listrik tidak boleh berpikir mikro korporasi tetapi berpikir makro untuk menjadi pendorong pembangunan ekonomi keseluruhan.

Sidang Paripurna ketiga Dewan Energi ini, menurut Menteri ESDM, sejalan dengan regulasi yang topik utamanya adalah memutuskan rancangan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“Ini menjadi pelengkap dari seluruh dokumen yang menjadi pedoman dalam membangun energi kita, yaitu Undang-Undang Energi Tahun 2007, kemudian PP 79 Tahun 2014 yang merupakan kebijakan energi nasional, kemudian yang ketiga sekarang kita punya RUEN,” tambah Sudirman.

RUEN sendiri, menurut Menteri ESDM, pada waktunya dijadikan pedoman untuk daerah menyusun rencana umum energi daerahnya dan dalam waktu dekat akan diterbitkan Perpres sebagai fondasi dari penggunaan atau pemanfaatan RUEN ini.

“Beberapa isi dari RUEN adalah semangatnya nomor satu, tadi saya tekankan bahwa energi tidak boleh lagi sebagai komoditi semata-mata tetapi harus digunakan sebagai economic development driver. Implikasinya banyak, implikasinya pada insentif fiskal, kepada kemampuan industri dalam negeri dan sebagainya, gitu,” ujar Sudirman.

Hal kedua, lanjut sudirman, membangun basis, energi berbasis EBT (Energi Baru Terbarukan) harus terus diperkuat, tidak boleh ada retreat, tidak boleh ada kata mundur. Ia juga menambahkan bahwa target 23% di 2025 itu harus dicapai dan semua daya upaya harus diarahkan ke sana.

“Yang ketiga bahwa kita ingin terus mendorong pembangunan infrastruktur energi. Yang keempat adalah kita ingin juga mendorong konservasi energi dan  akhirnya adalah kita ingin meningkatkan penguasaan teknologi di bidang pembangunan energi nasional,” tambah Menteri ESDM.

Presiden, menurut Sudirman, juga menekankan supaya opsi nuklir itu diteruskan dengan menjadikannya nuklir sebagai satu pilihan dan segera dibuatroad mapimplementasinya.

“Ada kata-kata opsi terakhir, tetapi sebagai langkah penerapannya adalah nomor satu harus ada satu researchlaboratorium skala research untuk dibangun reaktor. Kemudian didorong kerja sama internasional supaya kita tidak ketinggalan teknologinya,” tutur Sudirman.

Ia juga menuturkan perlunya tempat-tempat dimana para ahli nuklir tetap punya tempat untuk berekspresi, berinteraksi, berkarya, kemudian tetap diberikan dukungan untuk melakukan riset-riset supaya apa yang dipunyai tidak hilang dan tetap bisa dipertahankan.

Hal berikutnya, menurut Sudirman, soal CPE (Cadangan Penyangga Energi), pesan Presiden, bilamana mungkin sebaiknya tidak ditanggung APBN semata-mata tetapi juga diwajibkan kepada badan usaha untuk memupuk cadangan penyangga. “Sehingga dengan demikian, kita bisa berbagi beban antara negara dengan swasta. Meskipun itu kewajiban negara tetapi kita membuat regulasi untuk mewajibkannya,” tambah Sudirman.

Mengenai usulan menambah anggota Dewan Energi Nasional non voting, tambah Sudirman, karena dirasa perlu melibatkan kementerian yang lain, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Mendagri juga, dan juga Kementerian Kelautan, Sekretaris Kabinet diminta mengkaji aspek hukumnya.

“Apabila memungkinkan maka ditambah tapi apabila tidak memungkinkan akan dibuat sirkulasi sirkuler supaya tergantung dari tema dari yang sedang dikerjakan,” ujarnya.

Hal terakhir, lanjut Menteri ESDM, ada matriks yang dibuat di sini sebagai lampiran dmana setiap kementerian mendapat mandat atau tugas untuk pelaksanaan RUEN.

“Dan tadi ditekankan supaya seluruh kementerian ikut mendukung pelaksanaan ini supaya RUEN ini tidak berhenti sampai dokumen semata-mata tapi living document yang dilaksanakan di lapangan,” pungkas Sudirman. (FID/EN)

Sumber : setkab.go.id

Ceramah Agama Rutin Dinas ESDM Selama Ramadhan 1437 H

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:30

Written by Yogi Kurnia Siregar

Pekanbaru - Dinas ESDM Provinsi Riau mengadakan Ceramah Agama setelah Sholat Zuhur di Masjid Al Ikhlas Dinas ESDM yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga pada Senin hingga Kamis selama Bulan Ramadhan 1437 H. Hal ini ditujukan untuk menambah ilmu pengetahuan keislaman pegawai dan staf di bulan ramadhan serta mempererat keakraban antar sesama.[]

Posko ESDM : Pasokan Listrik Dan BBM Aman

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:28

Written by Yogi Kurnia Siregar

JAKARTA – Posko Idul Fitri 2016 melaporkan, hingga tanggal 21 Juni 2016 pukul 20:00 WIB psokan listrik dan BBM dalam kondisi aman. 17 Gunungapi dilaporkan dalam tingkat aktivitas Waspada (Level II) dan 1 Gunungapi dalam tingkat aktivitas Siaga (level III).

Stok BBM dan LPG dalam kondisi normal (BBM jenis Premium: 20,7 hari; Solar: 28,18 hari; Pertalite: 3,26 hari; Kerosene: 46,6 hari; Pertamax: 28,48 hari; Pertamax Plus: 43,36 hari; Pertamina Dex: 62,21 hari; LPG 16,59 hari dan AVTUR 24,39 hari). Secara Umum/Nasional proses penyaluran BBM dan LPG berjalan normal, demikian laporan Posko Idul Fitri 2016 yang diterima esdm.go.id. pagi ini, Rabu (22/6).

Kelistrikan dilaporkan, untuk periode beban puncak siang sebagian besar dalam kondisi Normal. Total daya mampu pasok sistem besar Nasional sebesar 31.945,09 MW, beban puncak sebesar 29.637,11 MW, dan cadangan operasi sebesar 2.307,98 MW.  

Kegeologian dilaporkan, 17 Gunungapi yang berada dalam tingkat aktivitas Waspada (Level II), yaitu: G. Awu, G. Soputan, G. Karangetang, G. Bromo, G. Egon, G. Raung, G. Gamalama, G. Sangeangapi, G. Rokatenda, G. Ibu, G. Gamkonora, G. Papandayan, G. Semeru, G. Anak Krakatau, G. Marapi, G. Dukono dan G. Kerinci. Sedangkan yang berada dalam tingkat aktivitas Siaga (level III) dan Awas (Level IV), masing-masing hanya 1 Gunungapi yakni, G. Lokon dan G. Sinabung.

Khusus untuk G. Sinabung karena saat ini masih berpotensi mengeluarkan letusan eksplosif lontaran material vulkanik, hujan abu lebat, guguran lava serta awan panas guguran, maka Masyarakat dan pengunjung/wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak.(SF)

Sumber : esdm.go.id