Dinas ESDM Provinsi Riau Orientasi Ke PUSPICS UGM

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:34

Written by Yogi Kurnia Siregar

Dalam rangka kegiatan ”Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Dukungan Data dan Pemetaan di Provinsi Riau”, Bidang Data dan Informasi Dinas ESDM Provinsi Riau pada tanggal 1-3 Juni melaksanakan orientasi kegiatan ke PUSPICS (Centre For Remote Sensing and Geographical Informasi System) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai Pengelolaan Data Penginderaan Jauh yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya mineral.

PUSPICS merupakan bagian dari Jurusan Sains Informasi Geografis dan Pengembangan Wilayah (SIG PW) Kampus UGM. Secara lebih khusus, PUSPICS terbentuk dan dikelola oleh Kelompok Bidang Keahlian Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas ESDM Prov. Riau Delpi Tresna, SH, MH, dan Staf Seksi Pengolahan Data Anton Suprojo Hadiyanto, ST dan Zulkifli, ST.

Dalam kegiatan tersebut, tim ditemui Dr. Sigit Heru Murti, S.Si, M.Si (Sekretaris PUSPICS). Dalam penjelasannya, beliau menjelaskan berbagai citra satelit, pengolahan dan pemanfaatannya untuk pengembangan sumber daya mineral. Salah satu citra satelit yang dapat digunakan untuk bahan interpretasi/ekstraksi sumber daya mineral melalui teknologi penginderaan jauh yaitu Citra Landsat.

Citra ini mempunyai 8 band atau 8 chanel spektrum yang berasal dari sensor satelit. Selain itu citra ini dapat dimanfaatkan untuk : Deteksi Panas, Deteksi Areal Basah/Rawa/Perairan, Deteksi Gambut, Deteksi Hutan Bakau, Deteksi Tutupan Lahan, Deteksi Mineral, dll.

Melalui pengolahan citra yang memiliki 8 spektrum tersebut, untuk pemanfaatan penggalian potensi sumber daya mineral dapat dilakukan penelitian tentang : Identifikasi Bahan Tambang, Identifikasi Cekungan Air tanah, Identifikasi/Pengenalan Jenis Mineral, dan Identifikasi Sebaran Batubara.

Untuk penelitian yang lebih akurat, maka interpretasi citra sebaiknya selalu diikuti dengan ground check, yaitu melakukan pengambilan sample di lapangan, baik melalui grab sample maupun pemboran inti. Dengan demikian maka penelitian yang memiliki data pemboran yang terbatas, dapat menjangkau luasan yang sangat besar dengan bantuan interpretasi citra satelite. Hal ini sangat menguntungkan karena dapat menghemat waktu dan biaya survey/eksplorasi.

Citra Satelite Landsat memiliki ukuran file yang besar, sehingga tentu saja memerlukan spesifikasi komputer yang baik/handal baik dari segi hardware seperti processor dan kapasitas memori maupun software seperti Er Mapper dan ERDAS.[] 

Galeri Foto dapat dilihat disini.

Sekurangnya 18 Perda Terkait ESDM Di Riau Masuk Daftar 3143 Perda Batal

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:34

Written by Yogi Kurnia Siregar

PEKANBARU - Setelah sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintah Pusat membatalkan sebanyak 3143 Perda, akhirnya Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis daftar Perda tersebut.

Dari pengamatan sejauh ini tidak kurang dari 85 Perda Kab/Kota di Provinsi Riau yang ikut dibatalkan. Dari jumlah 85 Perda tersebut setidaknya terdapat 18 Perda yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Semua Perda tersebut dibatalkan karena oleh Pemerintah Pusat dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk daftar semua Perda yang dibatalkan bisa diunduh disini yang didapat dari situs resmi Kemendagri yaitu http://kemendagri.go.id.[]

Pembangunan Kelistrikan, Presiden Jokowi: Prioritaskan Daerah Yang Masih Kurang Pasokan

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:33

Written by Yogi Kurnia Siregar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, agar dalam daerah-daerah yang masih kurang pasokanya diberikan prioritas dalam pembangunan kelistrikan, baik lewat percepatan dengan mobile power plant maupun lewat kapal, sehingga keluhan dari masyarakat bisa diatasi. 

Presiden mengaku sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan di beberapa provinsi, seperti di Bangka Belitung, di Aceh, di Kalimantan Barat, di Gorontalo, di NTB, di Bali. 

“Dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas tentang percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6) siang. 

Untuk daerah-daerah yang sudah tercukupi meskipun juga masih sedikit, Presiden minta untuk dikalkulasi lagi untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya, untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada dan juga permintaan-permintaan, baik dari masyarakat, dari industri yang perlu diantisipasi ke depan. 

“Kemudian untuk yang daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan, kita mulai untuk penggunaan konversi ke energi baru terbarukan,” tutur Presiden Jokowi. 

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti banyaknya proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, yang menurut hitungannya sudah mencapai dan 30 – 34 lokasi.

“Sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan, ini juga agar segera diselesaikan,” kata Presiden seraya menunjuk contoh di Kalimantan Barat, yang sudah berhenti 7 – 8 tahun, dan telah menghabiskan anggaran Rp 1,5 triliun. Demikian juga di Gorontalo, sudah dibangun sejak 2007, 2 X 25 juga baru 47 % sudah berhenti.

Terhadap proyek-proyek tersebut, menurut Presiden, tentu saja perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan. “Ini sekali lagi ini uang negara, ini aset-aset kita. Kalau diteruskan tentu saja harus ada sebuah cut out terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kejelasan ini dicek, sehingga nanti kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas, sudah berapa yang habis disitu, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

“Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, yang micro hydro berikan prioritas, karena disitu sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk kita jadikan sebuah potensi pembangunan pembangkit listrik,” tutur Presiden. 

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Dirut PLN Sofyan Basyir. (DNA/FID/JAY/ES)

Sumber : setkab.go.id

Jangan Ada Ego Sektoral, Presiden Jokowi: Pengembangan Energi Terbarukan Harus Dipercepat

Details

Published: Wednesday, 13 July 2016 08:33

Written by Yogi Kurnia Siregar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, rendahnya harga minyak dunia harus menjadi momentum untuk melakukan dua hal secara simultan. 

Yang pertama menjadikan peluang untuk memperbaiki tata kelola sektor energi kita, menata kembali sektor migas kita dari hulu sampai hilir. Kemudian yang kedua, rendahnya harga minyak juga bisa menjadi peluang untuk membangun ketahanan dan kedaulatan energi untuk memperkuat cadangan penyangga energi. 

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional, di kantor presiden, Jakarta, Rabu (22/6) sore. Sidang Paripurna ini membahas Rencana Umum Energi Nasional. 

Presiden menegaskan, kita juga tidak bisa lagi menunda-nunda program energi baru terbarukan, dan pengembangan energi baru terbarukan harus dipercepat 5 kali lipat pada tahun 2025 agar pembangunan energi baru terbarukan mencapai 23%. 

“Tidak boleh ada egosektoral, dan pengembangan energi baru terbarukan merupakan komitmen kita bersama, komitmen nasional kita. Saya minta rencana umum energi nasional harus mendorong secara agresif perkembangan energi bersih dan konservasi energi,” tegas Presiden. 

Terkait Rencana Umum Energi Nasional, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa hal ini merupakan arah dan peta jalan pembangunan energi sampai tahun 2050. Ia menegaskan, sudah saatnya perencanaan pembangunan nasional di sektor energi dilakukan lebih komprehensif dan memiliki visi jangka panjang, dan harus menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan stakeholder bersinergi melaksanakan komitmen pembangunan energi nasional ke depan. 

“Saya minta, rencana umum energi nasional dapat menjawab permasalahan energi saat dan mendata serta dapat mengantisipasi perkembangan energi global,” kata Presiden Jokowi. 

Sidang Dewan Energi Nasional itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menhub Ignasius Jonan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (FID/DNA/ES)

Sumber : setkab.go.id