- Details
-
Published: Monday, 28 November 2016 06:19
-
Written by Admin Setting
Jakarta, Pemerintah akan memberlakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga mulai 1 Januari 2017 untuk jenis Premium, Solar dan Minyak Tanah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pada tahun 2017, akan dibangun 22 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang disebar di wilayah terpencil di Indonesia oleh badan usaha yang mendapat penugasan menyediakan dan mendistribusikan BBM.
Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Rabu (23/11) di Kementerian ESDM, Jakarta.
Wirat menjelaskan, Pemerintah telah memiliki roadmap pembangunan fasilitas infrastruktur untuk BBM, termasuk di daerah terpencil. Pada tahun 2018, SPBU akan dibangun di 45 lokasi. Selanjutnya tahun 2019 dibangun di 29 lokasi dan tahun 2020 dibangun di 12 lokasi.
Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh badan usaha yang mendapat penugasan menyediakan dan menyalurkan BBM, Sebagai contoh, apabila PT Pertamina (Persero) mendapat penugasan, maka BUMN tersebut harus membangun infrastruktur penyalur.
Sementara itu terkait margin, tiap-tiap daerah berbeda-beda. Misalnya, untuk daerah terpencil yang volume penjualannya sedikit, marginnya lebih besar. Sedangkan untuk BBM di daerah yang volumenya besar, marginnya lebih kecil.
“Sehingga investor yang ingin bangun SPBU kecil, Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) juga dapat keekonomian yang cukup baik,” kata Wirat. (DK)
Sumber : migas.esdm.go.id
- Details
-
Published: Tuesday, 22 November 2016 02:57
-
Written by Admin Setting
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum dalam penerapan penghematan energi di kantor Pemerintah dengan program Riau Energy Saving Goverment Office (Resgo). Ini termaktub dalam Pergub 53 tahun 2016 tentang penghematan energi dan air pada bangunan atau Gedung Pemprov Riau.
"Jadi Pergubnya sudah ada sebagai payung dalam penerapan aplikasi Resgo itu, tujuannya untuk berhemat energi, jadi sudah bisa dijalankan,"ujar Kadis Energi Sumber Daya Mineral Syahrial Abdi, Ahad (20/11/16).
Menurut Syahrial, Pergub ini juga sebagai landasan kuat, agar seluruh Satker bisa merealisasikan di Satkernya masing-masing. Karena setiap satker juga akan menunjuk satu orang pegawai sebagai gugus tugas dalam memantau pemakaian energi Listrik di Datkernya.
"Semuanya juga sudah komit, seluruh Satker juga sudah menandatangani akan berhemat, jadi tidak ada alasan lagi tidak melakukan hemat,"ujar Syahrial.
Sebenarnya menurut Syahrial dalam Program Resgo yang diluncurkan Dinas ESDM ini tidak hanya semata-mata mengejar penghematan, melainkan untuk mengubah pola pikir Pegawai di Pemprov Riau selama ini yang terkesan tidak peduli dalam penghematan menggunakan energi Listrik dan sebagainya.
"Ending dari ini semuanya selain dapat penghematan juga membiasakan pegawai kita di Pemprov Riau menjadi peduli dan sadar pentingnya berhemat, sehingga semuanya bisa menularkan,"jelas Syahrial.
Sebagaimana diketahui, aplikasi untuk mengontrol penghematan ini adalah Riau Energy Saving Goverment Office (Resgo), bisa dilihat melalui android dalam aplikasi akan terpantau secara terintegrasi ke seluruh satker terkait kondisi pemakaian listrik di seluruh Satker. Sehingga jika masih terjadi pemborosan bisa langsung ditegur pimpinan.
"Saya rasa yang menegur adalah Pimpinan, karena dimanapun nanti pimpinan bisa melihat kondisi pemakaian arus dimasing-masing satker, misalnya AC nya terlalu boros dan listrik serta komputer nggak dimatikan, akan ketahuan semuanya," jelas Syahrial.(MC Riau/mtr)
Sumber : riau.go.id
- Details
-
Published: Friday, 18 November 2016 02:50
-
Written by Admin Setting
JAKARTA - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman malam ini mendadak sowan ke Kementerian ESDM di Jakarta. Andi sapaan Gubri langsung diterima Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Sekjen ESDM, Selasa (15/11/2016) malam.
Andi datang secara khusus guna membahas berbagai persoalan, khususnya soal migas dan listrik di Riau. Apalagi dalam beberapa bulan terakir, masalah listrik di Riau masih terganjal berbagai persoalan yang mengakibatkan pemadaman disejumlah wilayah.
Sebelumnya Andi yang saat ini masih betah sendirian memimpin bumi Lancang Kuning sempat memmenyoroti kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, krisis listrik di wilayah ini dinilai semakin parah.
Gubernur Riau menilai, pemadaman listrik ini bahkan sempat mengganggu acara penyerahan bantuan untuk 5.000 pekerja rentan dalam Program Gerakan Nasional Perduli Pekerja Rentan, yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank Riau-Kepulauan Riau, di Kota Pekanbaru, Sabtu (5/11/2016) yang lalu.
Padahal, saat itu banyak tamu penting yang hadir. Diantaranya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Direktur Utama PT Bank Riau-Kepri Irvandi Gustari, dan Pelaksana Tugas Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger.
Yang membuat Andi gerah, dimana ia sempat merasakan pada saat sedang memberikan sambutan. Saat itu listrik di Menara Bank Riau-Kepri mendadak padam selama sekitar 30 detik, sebelum akhirnya penyelenggara menggunakan mesin genset.
Meski listrik padam sebentar, namun suasana ruangan yang jadi gelap gulita telah membuat kegaduhan di tengah pengunjung.
"Inilah kondisi listrik kita, makin parah mengganggu kerja kita, untuk itu malam ini kita mencoba sounding dengan pak Menteri," ujarnya.
Diakuinya, saat ini kondisi kelistrikan Riau semakin parah karena pemadaman listrik yang makin sering terjadi, bahkan durasinya bisa mencapai 6-7 jam sehari, dan kerap tidak sesuai jadwal khususnya di Kota Pekanbaru.
Kondisi ini juga diperparah dengan adanya gangguan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, yang baru pertama kalinya tidak berfungsi akibat kekurangan air di waduknya.
"Kekurangan (listrik) kita masih banyak, namun dua pembangkit malah tertunda. PLTA kita juga kering, ini baru pertama kalinya mesih terpaksa dimatikan karena tidak ada air untuk mendorong kerja (turbin)," kata Andi.
"Saat ini elektrifikasi di Riau masih sekitar 70 an persen dan harus ditingkatkan ke depan. Inilah yang kita bahas sama pak Jonan," pungkas Andi. ***
sumber : goriau.com
- Details
-
Published: Tuesday, 15 November 2016 02:54
-
Written by Admin Setting
PEKANBARU- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi di sebuah hotel di Pekanbaru dengan tema Sinergisitas Penghematan Energi Guna Mewujudkan Ketahanan Energi Provinsi Riau.. Kegiatan Rakor ini dihadiri dan di buka langsung oleh Gubernur Riau, Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman,MBA juga dihadiri Pejabat Direktorat Jendral KEBT, PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri serta Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi juga Kabupaten/Kota.
Rapat koordinasi ini diantaranya melakukan pertemuan rutin antara Pemerintah Pusat (Prorgam Ketenagalistrikan APBN dari Kementrian ESDM) , PT. PLN Wilayah Riau dan Kepri (Program Lisdes) serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sinergisitas menyusun, mengevaluasi dan mensukseskan pelaksanaan program ketenagalistrikan khususnya diwilayah Provinsi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, juga dilakukan Penandatanganan MOU antara Pemerintah Provinsi Riau dan PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri tentang Penyediaan Sarana Instalasi Jaringan Listrik Wilayah Provinsi Riau, meningkatkan koordinasi kerja yang baik dan selanjutnya diharapkan efisiensi dan efektifitas program/kegiatan pada masing-masing Instansi terkait, mengevaluasi dan mengukur Capaian Kinerja Daerah pada bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Riau.
Salah satu yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah dengan mendukung program Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang telah dilaunching pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh Gubernur Riau, dan diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung Pemerintah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Nomor 1022/XI/2016 tentang Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Provinsi Riau.
Pada Rapat Koordinasi ini diharapkan terwujudnya sinergisitas program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan bidang ketenagalistrikan di Provinsi Riau, serta Terwujudnya penghematan listrik terhadap kantor Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
