Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas).

Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan dua skema berbeda. Kilang Bontang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sedangkan kilang Tuban dibangun dengan skema penugasan.

Saat ini, proyek kilang di Tuban selesai, sementara kilang di Bontang tak kunjung terealisasi. "Kalau dilihat, penugasan langsung jauh lebih cepat. Kalau KPBU lebih lama," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Karena itu, Kementerian ESDM berencana untuk mengubah skemanya baik dengan penugasan atau swasta murni. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong agar swasta bisa masuk dalam proyek prioritas pemerintah.

"Nah, KPBU ada pro dan ada kekurangannya. Tapi prosesnya pelan, birokrasi rigid. Instruksi Presiden, kalau prosedur banyak, masuk saja swasta diganti skemanya. Masuk swasta murni," tutur Arcandra.

Bahkan, sambung mantan Menteri ESDM ini, pihaknya berencana mengubah skema pembangunan kilang Bontang menjadi skema penugasan. Sehingga, pembangunan kilang Bontang akan menjadi lebih cepat.

"Dalam diskusi, kita minta penugasan. Bisa enggak penugasan kayak di Tuban. Kita lihat progress-nya, Bapak Presiden ingin cepat. Caranya adalah swasta, bikin skema baru, swasta murni," tandas dia.

(izz) sumber : ekbis.sindonews.com

Rugi Rp800 M Jual BBM Satu Harga, Jonan: Itu Kecil Buat Pertamina

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai, PT Pertamina (Persero) tidak akan rugi meski harus menjual bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia. Padahal, ongkos distribusi yang dibutuhkan Pertamina untuk mencapai daerah pelosok mencapai Rp800 miliar.

Dia memahami, ongkos distribusi BBM akan semakin mahal jika lokasi yang dituju semakin jauh. Terlebih, infrastruktur jalan di wilayah timur Indonesia masih sangat minim. Namun, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa harga BBM harus satu harga di seluruh Indonesia.

"Kalau Anda tanya biaya dtribusinya makin timur makin mahal, ya enggak apa-apa, kan arahan Presiden begitu. Secara keseluruhan bisnis Pertamina tidak akan merugi kalau Pak Dirut Pertamina katakan tambahannya mungkin Rp800 miliar. Itu mah kecil untuk Pertamina," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Mantan Menteri Perhubungan ini menyebutkan, laba kotor yang diperoleh Pertamina tiap tahunnya mencapai Rp40 triliun. Dengan demikian, ongkos distribusi BBM sebesar Rp800 miliar hanya sekitar 2% dari keuntungan tersebut. (Baca: Jonan Tegaskan BBM Satu Harga untuk Premium dan Solar)

"Untungnya Pertamina itu Rp40 triliun, dikurangi Rp800 miliar doesn't matter lah. Ya kan kalau laba sebelum pajaknya Rp40 triliun, tergerus Rp800 miliar kan cuma 2%," imbuh dia.

Dan penerapan BBM satu harga, sambung mantan Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini, semata untuk memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebab, masyarakat di Pulau Jawa selama ini telah menikmati harga BBM murah, sementara di timur Indonesia harganya masih sangat mahal.

"Saya kira yang paling utama adalah harga BBM yang merata yang sama di seluruh Indonesia, itu tujuannya untuk keadilan sosial. Jadi lebih baik kan," tandasnya.

(ven) sumber : ekbis.sindonews.com

Dinas ESDM Provinsi Riau Adakan Rakor Listrik 2016

PEKANBARU - Listrik menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat tidak terkecuali masyarakat Riau. Dari 12.659 desa yang belum mendapatkan listrik di indonesia diantaranya adalah desa-desa yang ada di Provinsi Riau. (1/3 riau belum ada listrik)

Oleh karena itu untuk mewujudkan pemerataan kebutuhan listrik di Provinsi Riau, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Tahun 2016 dengan Tema "Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan dan Isu Terkini Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan" pada Senin- Selasa 15-16 Agustus 2016 di Hotel Jatra Pekanbaru.

Adapun pembicara yang diundang adalah Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM RI yang diwakili oleh Afrizal. Badan Perencanaan dn Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yang diwakili oleh Linda Marlina dan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri yang diwakili oleh M. Yusuf

Pak Afrizal dari KESDM menanggapi bahwa acara ini bagus sebagai ajang saling tahu. Beliau juga menyampaikan narasumber hendaknya ditambah dengan menghadirkan pihak terkait lainnya. Daerah harus tahu RUED sehingga daerah punya data dasar yang bisa dikembangkan. Seperti banyaknya PKS yang bisa memberikan suplai listrik untuk masyarakat.

Bapak. M. Yusuf menanggapi hendaknya lebih bagus lagi dalam menyajikan data desa yang belum berlistrik.

Ibu Linda menanggapi dengan mengapresiasi Riau Energy Saving Government Office (RESGO) yang sedang dikerjakan Dinas ESDM Prov. Riau, mengharapkan respon dari Kab/Kota untuk lebih intensif khususnya dalam menyampaikan skala prioritas pembangunan listrik Kab/Kota.

Acara ini diadakan atas dasar semangat membangun, untuk saling bersinergi dan berkoordinasi antar semua pihak yang terlibat dalam ketenagalistrikan di Provinsi Riau.[]

ESDM Klaim Harga Gas RI Lebih Murah dari Singapura

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harga gas di Indonesia tidak lebih mahal dibandingkan Singapura. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, saat iniĀ  rata-rata harga gas hilir di Singapura mencapai US$ 15 sampai US$ 16 per MMBTU.

Read more...

Templates Joomla 3.3 BIGtheme.net