Tahun 2018, Pemerintah Kurangi Subsidi LPG 3 Kg

Details

Published: Thursday, 08 September 2016 08:28

Written by Yogi Kurnia Siregar

Jakarta,  Pemerintah menemukan inefisiensi subsidi LPG tabung ukuran 3 kg yang jumlahnya diperkirakan sekitar Rp 18 triliun. Saat ini,  Pemerintah tengah mencari cara agar subsidi ini dapat tepat sasaran dan  dapat  diberlakukan mulai tahun 2018.

Pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (6/9), mengatakan, infesiensi sekitar Rp 18 triliun tersebut dihitung dari jumlah orang miskin dengan besaran subsidi yang harus ditanggung Pemerintah. Dia mengakui, inefisiensi ini karena aturan hukum yang ada tidak mengatur secara tegas bahwa hanya  rumah tangga  miskin dan usaha kecil mikro saja yang diperbolehkan membeli LPG

“Dalam aturan (Pepres Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG bersubsidi 3 Kg) itu mungkin kita teledor bahwa subsidi gas 3 kg untuk keluarga dan rumah tangga. Seharusnya untuk keluarga miskin,” katanya.

Terkait cara untuk menekan besaran subsidi LPG 3 kg tersebut, menurut Luhut, pihaknya masih mengkaji mekanisme yang paling tepat.  Namun upaya ini harus dilakukan mulai  sekarang agar dapat dilakukan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat.

“Saya pikir,  mekanisme sistemnya kan harus kita bangun. Supaya tahun 2018, aturannya sudah terbit. Karena kalau makin lama,  subsidinya makin besar. Repot kita nanti,” tambahnya.

Penghematan yang diperoleh dari subsidi LPG 3 kg ini, rencananya akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, volume  LPG 3 kg yang disubsidi   tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2015, volumenya mencapai 5,567 juta ton. Tahun 2016 dalam APBN-P ditetapkan sebesar 6,250 juta ton dan tahun 2017 disepakati sebesar 7,096 juta ton. (TW)

sumber : migas.esdm.go.id

Premium Harus Tersedia Di SPBU

Details

Published: Thursday, 08 September 2016 08:27

Written by Yogi Kurnia Siregar

Jakarta, Pemerintah melarang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menarik penjualan Premium, meskipun angka penjualannya menurun. Premium harus tetap tersedia di SPBU.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Kementerian ESDM, Selasa (6/8), mengatakan, meski hasil penjualan Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo bagus, namun bukan berarti Premium boleh ditiadakan. Masyarakat tidak boleh dipaksa membeli produk-produk tersebut yang sebetulnya merupakan alternatif BBM.

“Kalau memang masyarakat menggunakan Pertalite kan bagus. Tapi bukan dipaksa Premium tidak ada di satu SPBU  terus jadi terpaksa beli Pertalite, itu yang nggakboleh. Saat ini premium harus ada di SPBU,” ujar Wirat.

Dia mengatakan, apabila masyarakat beralih dari Premium ke BBM yang berkualitas lebih baik, tentunya merupakan hal yang bagus karena juga lebih bersih. Namun masyarakat tidak boleh  dipaksa meninggalkan Premium dengan meniadakan pasokannya di SPBU. Pemerintah menugaskan Pertamina tidak boleh menarik Premium dari SPBU.

Sementara itu menanggapi informasi banyaknya SPBU yang mengurangi jumlah nozzle Premium, menurut Wirat, hal itu kemungkinan merupakan strategi di lapangan saja. “Itu mungkin strategi di lapangan saja. Bilanglah di satu SPBU ada tiga lorong, satunya sSlar dan dua Premium. Tapi karena ada Pertalite, jadi satunya dipakai buat Pertalite. Outlet memang berkurang, tapi kuotanya tetap dan tidak boleh berkurang,” kata Wirat.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya VP Retail Fuel Marketing Pertamina, Afandi, membolehkan pengusaha tidak menjual Premium lagi apabila penjualannya rendah. (AN)

sumber : migas.esdm.go.id

Kementerian ESDM Gandeng TNI Tingkatkan Data Migas

Details

Published: Thursday, 08 September 2016 08:22

Written by Yogi Kurnia Siregar

Bali, Untuk meningkatkan data potensi migas di perairan Indonesia, Kementerian ESDM akan menggandeng TNI. Kerja sama ini diharapkan dapat dilakukan mulai tahun depan.

Pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan di acara Forum  Komunikasi Keselamatan Migas, Rabu (24/8) malam, mengatakan, bentuk kerja sama Kementerian ESDM dan TNI ini adalah kapal-kapal yang bertugas di perairan Indonesia, akan dilengkapi berbagai peralatan yang dapat memotret potensi migas di laut. "Daripada kita mengeluarkan kapal khusus, sekalian saja kapal TNI sambil patroli (memotret potensi migas) .Nanti akan dilengkapi alat oleh ESDM," katanya.

Kapal TNI yang akan memotret potensi migas di laut ini, lanjut Luhut, sekaligus juga akan bertugas untuk penamaan sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang selama ini belum memiliki nama. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan mulai tahun depan. Kelengkapan data potensi migas sangat penting untuk menarik investor.

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, kualitas data migas Indonesia saat ini masih bervariasi. Ada yang bagus sekali, namun ada juga yang masih kasar bahkan belum ada data sama sekali. Padahal berdasarkan kajian para ahli geologi, Indonesia masih memiliki banyak cadangan migas yang besar, antara lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan, sekitar Sulawesi, Papua dan Maluku. (TW)

sumber : migas.esdm.go.id

Keselamatan Migas Harus Dibudayakan

Details

Published: Thursday, 08 September 2016 08:21

Written by Yogi Kurnia Siregar

Bali, Industri migas memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. Baik sebagai sumber energi, bahan bakar, penerimaan negara serta menciptakan multiplier effect yang mampu menggerakkan perekonomian negara. Di sisi lain, industri migas juga mengandung resiko yang sangat besar. Oleh karena itu, faktor keselamatan merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Keselamatan migas bukan hanya slogan, melainkan harus ditanamkan pada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan usaha migas sehingga dapat tumbuh menjadi budaya.

Demikian dikemukakan Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja ketika menjadi pembicara pada Forum Komunikasi Keselamatan Migas 2016 di Hotel Inaya Putri Bali, akhir pekan lalu.

Dia memaparkan, industri migas harus ditata agar dapat berkembang dengan baik, bersih dan transparan. Diperlukan komitmen bersama untuk membangun industri migas, termasuk juga menjaga keselamatan yang juga menjadi salah satu program strategis migas.

Berdasarkan data Ditjen Migas, lanjut Wirat, data statistik kecelakaan kerja pada kegiatan hulu migas tahun 2015 yang bersifat fatal, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, kecelakaan  fatal berjumlah 2 kejadian, sedangkan pada 2014 mencapai 6 kejadian. Sedangkan hingga Juni 2016, jumlah kecelakaan fatal mencapai 3 kejadian. Sementara untuk kecelakaan ringan jumlahnya mengalami peningkatan. Pada 2014, jumlahnya mencapai 131 peristiwa, sebaliknya pada 2015 mencapai 206 peristiwa. Hingga Juni 2016, kecelakaan ringan mencapai 30 kejadian.

“Di hulu, accident yang fatal sudah mulai berkurang. Artinya, sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Tapi  di level kecil,  masih terjadi kecelakaan ringan. Ini tantangan berat kita, bagaimana membudayakan keselamatan migas supaya accident semakin kecil dan ke depan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan,” tambah Wirat.

Sementara untuk data kecelakaan di kegiatan hilir migas, kecelakaan fatal yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah menunujukkan penurunan signifikan, jumlahnya meningkat di tahun 2016. Hingga Juni 2016, kecelakaan fatal mencapai 1 kejadian dan ringan 14 kejadian. Kecelakaan di hilir migas ini, menurut Wirat, sebagian besar disebabkan ulah masyarakat yang kurang menjaga keselamatan migas. Sebagai contoh, ketika mengisi BBM di SBPU, tidak mematikan mesin kendaraan atau sembari menggunakan telepon genggam. “Ini tugas kita bersama untuk menjelaskan kepada masyarakat agar budaya keselamatan berjalan dengan baik,” ujar Wirat.

Dalam kesempatan itu, Wirat juga menyatakan bahwa Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Migas yang terdiri dari keselamatan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan pada kegiatan tertentu, pengelolaan lingkungan hidup, kecelakaan dan kondisi darurat, sistem manajemen keselamatan migas dan potensi dalam negeri.  Aturan baru ini menggabungkan dan meniadakan beberapa aturan sebelumnya yaitu MPR tahun 1930. PP nomor 17 tahun 1974 dan PP nomor 11 tahun 1079.

“Aturan keselamatan kita yang lama, ada yang masih menggunakan aturan zaman Belanda. Turunan (aturan baru) yaitu Permen akan segera bergerak. Teknologi-teknologi baru akan diadopsi, diberi peran untuk menjaga keselamatan migas ke depan,” tutup Wirat. (TW)

sumber : migas.esdm.go.id