- Details
-
Published: Friday, 23 September 2016 02:53
-
Written by Admin Setting
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Pengeboran Minyak Indonesia (APPMI).
Kepala Dinas Pertamangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Syahrial Abdi mengatakan, kerjasama ini lebih kepada pengelolaan sertifikasi tenaga kerja Migas yang ada di Riau.
"Selama ini kan kalau mau sertifikasi harus ke Cepu, Jawa Barat. Jadi kalau sertifikasinya ada disini, tidak repot banyak habiskan uang untuk ke luar daerah," ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/9/16).
Dia menambahkan pihaknya sudah duduk bersama dengan pihak APPMI dan merumuskan bentuk kerjasama tersebut. Langkah ini dilakukan mengingat tingkat tenaga kerja Migas di Riau sangat tinggi.
Upaya bekerjasama dalam sertifikasi ini diharapkan bisa memberi kemudahan bagi tenaga kerja disektor Migas untuk mendapatkan kompetensi layak dibidang pekerjaannya.
"Hasilnya sekarang tinggal menunggu Pak Gubenur," sambungnya.
Sistem pengelolaannya, pemerintah akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, seperti SPR Langgak. Namun demikian hingga saat ini belum diputuskan badan usaha mana yang akan mengambil pengelolaan untuk sertifikasi tenaga kerja sektor Migas tersebut. (MC Riau/mtr)
Sumber : www.riau.go.id
- Details
-
Published: Thursday, 22 September 2016 05:09
-
Written by Admin Setting
JAKARTA – Pengembangan energy baru terbarukan (EBT) saat ini sedang digalakkan Pemerintah. Dari beberapa pengembangan pemanfaatan ebt yang paling menyakinkan saat ini menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana adalah panas bumi, karena menurut Rida progress pengembangannya sudah jelas dan pergerakkannya sesuai timeline yang sudah ditetapkan.
“Pengembangan ebt yang sangat menyakinkan adalah panas bumi, hanya saja karena karena outputnya memerlukan waktu yang lebih lama misalkan pengembangannya dimulai saat ini dan tujuh tahun kemudian baru jadi listrik maka orang mengiranya diam ditempat,” kata Rida Mulyana saat temu wartawan, Rabu (21/9).
Padahal lanjut Rida, tahun ini saja tahun ini progress yang akan dicapai sebesar 215 MW, artinya itu hasil pengembangan 6 atau 7 tahun yang lalu yang baru dirasakan sekarang yang kita kontrol dan pantau perkembangannya untuk tetap on the track.
Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar didunia, meski saat ini pemanfaatanya masih sedikit namun pemerintah akan terus mengupayakan pemanfaatannya secara maksimal. “Pengembangan panas bumi saat ini sudah tidak ada yang “mangkrak” atau dicabut izinnya. Pemanfaatan geothermal terus meningkat dan kita mempunyai target pada tahun 2025 akan menambah 7.200 MW dan itu terus kita kawal,” jelas Rida.
“Kita akan menjadi the biggest in the world dalam pemanfaatan panas bumi pada tahun 2025. Saat ini kita peringkat ketiga dalam pemanfaatan panas bumi setelah Amerika dan Philipina,” tambah Rida. (SF)
sumber : esdm.go.id
- Details
-
Published: Tuesday, 20 September 2016 08:48
-
Written by Admin Setting
Teknologi biogas sudah dikenal di Indonesia sejak beberapa dekade yang lalu. Namun demikian pertumbuhan dan penggunaannya belum dapat dikatakan mencapai tahapan yang ideal. Program Biogas Rumah (BIRU) yang dicetuskan pada tahun 2009 oleh Hivos dan dijalankan oleh Yayasan Rumah Energi (YRE) dengan bantuan donor dari dalam dan luar negeri telah membantu memasyarakatkan teknologi biogas pada masyarakat di 10 provinsi di Indonesia.
Hingga Juni 2015, lebih dari 15.000 reaktor biogas yang dibangun oleh program BIRU sudah memberikan alasan bagi banyak orang untuk tersenyum karena berbagai hal positif yang didapatkan: Energi gratis dalam bentuk gas untuk memasak dan pencahayaan, rumah dan lingkungan yang bersih dari limbah dan kotoran, dan bertambahnya pemasukan dari pembangunan reaktor biogas itu sendiri dan pemanfaatan bio-slurryhasil dari ampas biogas.
Buku ini mengingatkan kepada kita bahwa energi terbarukan dalam bentuk biogas tidak hanya penting bagi masyarakat dari sisi ekonomi, namun juga strategis bagi isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan dan diversifikasi penggunaan bahan bakar secara keseluruhan.
sumber : ebtke.esdm.go.id
- Details
-
Published: Tuesday, 20 September 2016 08:38
-
Written by Admin Setting
EBTKE--Pemerintah bakal memberikan subsidi listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar Rp 520 miliar pada tahun depan. Rencana ini telah disetujui oleh Komisi VII DPR RI.
Direktur Aneka Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Maritje Hutapea mengatakan, subsidi listrik bagi PLTMH ini diberikan guna mengakhiri polemik keengganan PT PLN (Persero) membeli listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2015. Pihaknya menghitung bakal ada 84 PLTMH yang membutuhkan subsidi senilai Rp 520 miliar pada tahun depan.
Meski sempat mengkritik keras, sebut dia, DPR akhirnya menyetujui subsidi bagi PLTMH ini. “Setelah ada subsidi, tidak ada alasan bagi PLN untuk tidak mengimplementasikan Permen 19/2015,” kata dia dalam pertemuan dengan media di Jakarta, akhir pekan lalu.
Maritje menjelaskan, sesuai Permen 19/2015, listrik PLTMH dipatok pada harga kisaran US$ 10,8 sen hingga US$ 13 sen per kilowatt hour (kWh) dari tahun pertama sampai ke-8 dan US$ 6,75 sen-8 sen pada tahun ke-9 hingga ke-20. Harga listrik itu masih dikalikan faktor F di mana semakin timur lokasi pembangkit, maka harga listrik akan semakin tinggi.
Namun pada saat itu, lanjut dia, Permen 19/2015 ini tidak dijalankan oleh PLN lantaran dinilai di atas biaya pokok produksi (BPP) perseroan. PLN justru memakai patokan harga sendiri, yakni Rp 1.100xF per kWh sampai tahun ke-8 dan Rp 850xF per kWh untuk tahun ke-9 hingga ke-20. “Waktu itu PLN mengatakan kalau pemerintah sediakan subsidi, PLN ambil (listrik PLTMH),” ujar dia.
Maritje menambahkan, Permen 19/2015 harus diimplementasikan mengingat harga listrik yang ditetapkan dinilai menarik oleh investor. Jika pemerintah bertahan pada harga lama, yakni Rp 950 per kWh dikalikan F, maka tidak akan bisa mendorong investasi pembangunan PLTMH. Harga listrik baru dalam Permen 19/2015 pun sebenarnya sudah dibahas bersama dengan PLN dan pengembang.
Sampai saat ini, diakuinya, belum banyak perjanjian jual beli (power purchase agreement/PPA) untuk PLTMH yang telah diteken.Terdapat sekitar enam proyek yang telah memiliki PPA namun dengan catatan akan dilakukan amendemen begitu pemerintah memberikan subsidi PLTMH.
“Sementara PPA yang diteken sesuai dengan Permen 19/2015 hanya satu,” tuturnya. Perusahaan yang telah PPA ini yakni PT Century Abadi Perkasa untuk PLTMH Lawe Singkap 7 MW di Aceh.
Kementerian ESDM sendiri sampai saat ini telah menetapkan 122 unit pengembang PLTMH. Namun, belum semuanya bakal mendapat subsidi tahun depan lantaran jadwal operasinya masih lama. Dari 122 unit tersebut, pihaknya menetapkan 84 unit PLTMH yang bakal operasi pada tahun depan dan menerima subsidi.
“Kami diskusi dengan Kementerian Keuagan untuk mendapatkan subsidi. Kemudian diputuskan pemerintah subsidi Rp 520 miliar,” kata Maritje. Implementasi subsidi itu tinggal menunggu persetujuan Badan Anggaran DPR RI.
Dia berharap, pasca adanya subsidi ini, PLN tidak akan berlama-lama meneken PPA PLTMH. Pasalnya, hanya beberapa pengembang memang mendapat lokasi mudah sehingga tidak harus mengucurkan biaya cukup besar. Sementara sebagian besar PLTMH berada di lokasi sulit dan minim infrastruktur sehingga membutuhkan investasi cukup besar.
“Kalau sampai (PLN) tidak mau PPA. Berarti alasan subsidi itu dibuat-buat,” kata dia.
Padahal, jika PPA tidak diteken, maka akan berdampak pada target kapasitas terpasang PLTMH pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh pengembang yang tidak akan mau tanda tangan PPA jika harga listriknya tidak menguntungkan. Padahal, sampai 2023, pemerintah menargetkan pemanfaatan tenaga air mencapai 21 ribu MW.
sumber : ebtke.esdm.go.id