- Details
-
Published: Friday, 23 September 2016 03:25
-
Written by Admin Setting
Jakarta, Jakarta, Rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, Selasa (20/9), menetapkan subsidi LPG 3 kg tahun 2017 sebesar Rp 20 triliun yang akan digunakan untuk 26 juta rumah tangga tepat sasaran dan 2,3 juta usaha mikro. Semula Pemerintah mengusulkan subsidi LPG 3 kg Rp 28,68 triliun.
Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja dalam raker menjelaskan, awalnya Pemerintah mengusulkan subsidi LPG 3 kg untuk 54,9 juta rumah tangga dan 2,3 juta usaha mikro. Namun kemudian ditemukan oleh TNP2K bahwa rumah tangga yang tepat sasaran berjumlah 26 juta rumah tangga dan 2,3 juta usaha mikro. "Sebelumnya usulan 54,9 juta itu untuk rumah tangga saja, belum disesuaikan untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin," katanya.
Apabila disesuaikan dengan data rumah tangga miskin dan rentan miskin tersebut, maka subsidi yang dibutuhkan Rp 15,6 triliun atau hemat sekitar Rp 13 triliun. Namun hal itu dengan catatan bahwa subsidi tertutup harus sudah dilaksanakan di seluruh provinsi mulai 1 Januari 2017. Sejalan dengan rencana Pemerintah melakukan distribusi tertutup secara bertahap, diusulkan subsidi LPG 3 kg Rp 20 triliun untuk satu tahun.
"Jadi tidak per 1 Januari kita langsung melaksanakannya, kami lakukan secara bertahap sehingga subsidi tidak Rp 15 triliun, melainkan diberikan Rp 19-20 triliun. Jadi ada saving 30%, karena akan bertahap untuk pelaksanaannya," jelas Wiratmaja.
Disisi lain, Dirjen Migas menuturkan, diperlukan waktu untuk mengubah Perpres yang berlaku saat ini di mana semua rumah tangga dapat menikmati subsidi LPG 3 kg. "Kita harus ubah bahwa nanti rumah tangga yang boleh menikmati subsidi tersebut ialah rumah tangga miskin dan rentan miskin saja. Demikian sesuai dengan data dari TNP2K," tambahnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, mendukung penyaluran subsidi yang tepat sasaran yaitu berdasarkan nama dan alamat dari penerima dan bukan berbentuk barang. "Kami menyambut baik kalau Kementerian ESDM akan memperbaiki atau melakukan revisi atas aturan yg memungkinkan penyaluran subsidi LPG 3 kg dilakukan sesuai daftar nama dan alamat," jelas Suahasil.
Apresiasi juga disampaikan Badan Anggaran DPR atas upaya Pemerintah yang ingin lebih fokus melakukan subsidi tepat sasaran. (DK)
Sumber : migas.riau.go.id
- Details
-
Published: Friday, 23 September 2016 03:21
-
Written by Admin Setting
Jakarta, Pemerintah akan menetapkan harga Bahan Bakar Minyak pada tanggal 1 Oktober 2016. Pada saat ini, Pemerintah masih melakukan perhitungan hingga tanggal 25 Oktober sebelum kemudian menetapkan apakah harganya tetap, naik atau turun.
"Kita sudah punya formula per tiga bulan, sekarang kita lihat tiga bulan ini (Juli hingga September) hingga tanggal 25 September baru kita tetapkan pada tanggal 1 Oktober nanti," tutur Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Gedung Banggar, Senin (19/9).
Wirat mengatakan, keputusan Pemerintah untuk menetapkan harga BBM setiap tiga bulan, memiliki resiko plus dan minus. Untuk itu, akan dilakukan audit oleh BPK atau BPKP.
Pemerintah terakhir menetapkan harga BBM untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2016 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 5976 K/12/MEM/2016 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, harga solar subsidi ditetapkan sebesar Rp 5.150 per liter. Harga ini sudah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Sementara untuk harga Premium atau jenis bensin RON 88 ditetapkan Rp 6.450 per liter. Ini juga sudah termasuk PPN dan PBBKB. Dalam hal ini, PPN dibebankan sebesar 10%, sedangkan PBBKB sebesar 5% dari komposisi harga. (DK)
Sumber : migas.esdm.go.id
- Details
-
Published: Friday, 23 September 2016 03:11
-
Written by Admin Setting
PEKANBARU - Kondisi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Provinsi Riau diakui melimpah ruah. Akan tetapi, dalam hal pengelolaannya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Riau belum cukup mumpuni. Ini disebabkan lamanya proses sertifikasi dan pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja.
"Peningkatan sumber daya manusia sesuai visi dan misi Riau harus melibatkan asosiasi dan perusahaan. Dalam hal kompetensi pengelolaan migas, perusahaaan di sektor migas perlu kita dorong terus untuk membantu menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten," tutur Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Riau, Rabu (21/9/2016).
Ia pun miris mengetahui ada sebanyak 15.000 orang yang bekerja pada perusahaan pengeboran minyak dan gas (migas) di Provinsi Riau ternyata belum memiliki sertifikasi kompetensi.
"Kita ini sudah puluhan tahun berkontribusi penting dalam sektor migas. Tapi kita tidak memiliki tempat untuk melakukan sertifikasi," tuturnya.
Bertemu dengan jajaran Asosiasi Perusahaan Pengeboran Minyak Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) dan Direktur Utama SPR Nasir Day, Andi Rachman mengapresiasi niatan membentuk pusat pengembangan kompetensi di Riau.
"Infrastruktur kita tidak kalah dengan yang ada di Cepu (Jawa Tengah). Tempat pelatihan bisa kita letakkan di Duri atau di Pekanbaru," sebutnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Rasidin Siregar mengungkapkan bahwa ada sebanyak 15.000 pekerja di perusahaan pengeboran migas Riau belum tersertifikasi.
"Untuk saat ini, ada 13 jenis profesi yang harus disertifikasi. Data terakhir yang kami miliki, ada sekitar 15ribu pekerja yang belum tersertifikasi. Sedangkan jumlah yang sudah ikut program sertifikasi baru sepuluh persen dari jumlah yang belum," kata Rasidin.(MC Riau/rat)
Sumber : www.riau.go.id
- Details
-
Published: Friday, 23 September 2016 03:03
-
Written by Admin Setting
PEKANBARU - Sebanyak 15.000 orang yang bekerja pada perusahaan pengeboran minyak dan gas (migas) di Provinsi Riau belum memiliki sertifikasi kompetensi. Ini tentunya berbanding terbalik dengan kontribusi Provinsi Riau setelah puluhan tahun berkontribusi penting dalam sektor migas, namun tidak diimbangi dengan program peningkatan kemampuan.
"Untuk saat ini, ada 13 jenis profesi yang harus disertifikasi. Data terakhir yang kami miliki, ada sekitar 15ribu pekerja yang belum tersertifikasi. Sedangkan jumlah yang sudah ikut program sertifikasi baru sepuluh persen dari jumlah yang belum,"ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Rasidin Siregar di ruang kerja Gubernur Riau, Rabu (21/9/2016).
Dijelaskan Rasidin, belum tersertifikasinya para pekerja ini diakibatkan oleh proses panjang antrian untuk mengikuti sertifikasi. "Di Indonesia cuma ada satu tempat untuk melakukan sertifikasi, yaitu di Cepu, Jawa Tengah. Bukan mudah untuk ikut itu, selain jauh juga harus mengantri," tuturnya lagi.
Menanggapi persoalan ini, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menggelar pertemuan dengan Direktur SPR Nasir Day, Asosiasi Perusahaan Pengeboran Minyak Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) , Asisten II setdaprov Riau Masperi, Kadisnakertrans Riau Rasidin Siregar dan Kadistamben Riau Syahrial Abdi.(MC Riau/rat)
