- Details
-
Published: Tuesday, 20 September 2016 08:38
-
Written by Admin Setting
EBTKE--Pemerintah bakal memberikan subsidi listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar Rp 520 miliar pada tahun depan. Rencana ini telah disetujui oleh Komisi VII DPR RI.
Direktur Aneka Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Maritje Hutapea mengatakan, subsidi listrik bagi PLTMH ini diberikan guna mengakhiri polemik keengganan PT PLN (Persero) membeli listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2015. Pihaknya menghitung bakal ada 84 PLTMH yang membutuhkan subsidi senilai Rp 520 miliar pada tahun depan.
Meski sempat mengkritik keras, sebut dia, DPR akhirnya menyetujui subsidi bagi PLTMH ini. “Setelah ada subsidi, tidak ada alasan bagi PLN untuk tidak mengimplementasikan Permen 19/2015,” kata dia dalam pertemuan dengan media di Jakarta, akhir pekan lalu.
Maritje menjelaskan, sesuai Permen 19/2015, listrik PLTMH dipatok pada harga kisaran US$ 10,8 sen hingga US$ 13 sen per kilowatt hour (kWh) dari tahun pertama sampai ke-8 dan US$ 6,75 sen-8 sen pada tahun ke-9 hingga ke-20. Harga listrik itu masih dikalikan faktor F di mana semakin timur lokasi pembangkit, maka harga listrik akan semakin tinggi.
Namun pada saat itu, lanjut dia, Permen 19/2015 ini tidak dijalankan oleh PLN lantaran dinilai di atas biaya pokok produksi (BPP) perseroan. PLN justru memakai patokan harga sendiri, yakni Rp 1.100xF per kWh sampai tahun ke-8 dan Rp 850xF per kWh untuk tahun ke-9 hingga ke-20. “Waktu itu PLN mengatakan kalau pemerintah sediakan subsidi, PLN ambil (listrik PLTMH),” ujar dia.
Maritje menambahkan, Permen 19/2015 harus diimplementasikan mengingat harga listrik yang ditetapkan dinilai menarik oleh investor. Jika pemerintah bertahan pada harga lama, yakni Rp 950 per kWh dikalikan F, maka tidak akan bisa mendorong investasi pembangunan PLTMH. Harga listrik baru dalam Permen 19/2015 pun sebenarnya sudah dibahas bersama dengan PLN dan pengembang.
Sampai saat ini, diakuinya, belum banyak perjanjian jual beli (power purchase agreement/PPA) untuk PLTMH yang telah diteken.Terdapat sekitar enam proyek yang telah memiliki PPA namun dengan catatan akan dilakukan amendemen begitu pemerintah memberikan subsidi PLTMH.
“Sementara PPA yang diteken sesuai dengan Permen 19/2015 hanya satu,” tuturnya. Perusahaan yang telah PPA ini yakni PT Century Abadi Perkasa untuk PLTMH Lawe Singkap 7 MW di Aceh.
Kementerian ESDM sendiri sampai saat ini telah menetapkan 122 unit pengembang PLTMH. Namun, belum semuanya bakal mendapat subsidi tahun depan lantaran jadwal operasinya masih lama. Dari 122 unit tersebut, pihaknya menetapkan 84 unit PLTMH yang bakal operasi pada tahun depan dan menerima subsidi.
“Kami diskusi dengan Kementerian Keuagan untuk mendapatkan subsidi. Kemudian diputuskan pemerintah subsidi Rp 520 miliar,” kata Maritje. Implementasi subsidi itu tinggal menunggu persetujuan Badan Anggaran DPR RI.
Dia berharap, pasca adanya subsidi ini, PLN tidak akan berlama-lama meneken PPA PLTMH. Pasalnya, hanya beberapa pengembang memang mendapat lokasi mudah sehingga tidak harus mengucurkan biaya cukup besar. Sementara sebagian besar PLTMH berada di lokasi sulit dan minim infrastruktur sehingga membutuhkan investasi cukup besar.
“Kalau sampai (PLN) tidak mau PPA. Berarti alasan subsidi itu dibuat-buat,” kata dia.
Padahal, jika PPA tidak diteken, maka akan berdampak pada target kapasitas terpasang PLTMH pada tahun depan. Hal ini disebabkan oleh pengembang yang tidak akan mau tanda tangan PPA jika harga listriknya tidak menguntungkan. Padahal, sampai 2023, pemerintah menargetkan pemanfaatan tenaga air mencapai 21 ribu MW.
sumber : ebtke.esdm.go.id
- Details
-
Published: Tuesday, 20 September 2016 07:30
-
Written by Admin Setting
Pemanfaatan teknologi portable wheel head power plant akan dilakukan di wilayah kerja panas bumi (WKP) Sibayak untuk kapasitas 2 MW. “ Melalui Green Energy Geothermal (GEG) dari United Kingdom bersama Pertamina Geothermal Energy (PGE) melakukan kegiatan survey untuk panas bumi di Sibayak 2 MW. Pengeboran akan dilakukan menggunakan teknologi wheel head power plant.
Portable wheel head power plant itu bekerja secara portable sehingga lebih mudah untuk dapat dipindah-pindahkan dan kalau ituu berhasil maka Direktorat Panas Bumi atau Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi akan membuat kebijakan di Indonesia Timur yang 2 MW, 3 MW menggunakan apa yang namanya portable wheel head power plant, jelas Yunus.
“Jadi nanti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dapat berlomba-lomba dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro. Ngebor satu pake steam hole saja keluar 2 MW, 3 MW ,” ujar Yunus. (SF)
Sumber : esdm.go.id
- Details
-
Published: Tuesday, 20 September 2016 07:25
-
Written by Admin Setting
Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah 15th World Renewable Energy Congress (WREC 2016). WREC 2016 akan dilaksanakan di Jakarta Convention Centre (JCC) pada tanggal 19 hingga 23 September 2016. Ajang ini merupakan kegiatan rutin dua tahunan dari World Renewable Energy Network (WREN) bergilir antar anggota. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menjadi tuan rumah pertemuan ini.
Hingga H-4 telah tercatat ratusan peserta dari 35 negara menyatakan kesediaanya untuk hadir berpartisipasi dalam kongres. “Kami bangga menjadi tuan rumah WREC 2016, karena pelaksanaanya akan memberi kontribusi pada kebijakan dan target pemerintah yang telah menetapkan share 23% dari energi baru terbarukan dalam bauaran energi nasional tahun 2025,” ujar Ketua METI, Suryadarma, Kamis (15/9).
Suryadarma menambahkan, pelaksanaan WREC 2016 yang berdekatan dengan ajang COP 12 di Maroko dapat dipandang sebagai pemanasan menjelang event akbar tersebut. “Saya berharap hasil-hasil yang akan dicapai pada event ini akan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara nasional maupun internasional dalam pengembangan dan pemanfataan enrgi terbarukan,” ujar Suryadarma.
Ketua Pelaksana WREC 2106, Herman Darnel Ibrahim mengatakan, kongres WREC akan berlangsung selama lima hari dan akan dibuka dengan opening ceremony dan menggelar sejumlah plenary session, training session dan breakout session. “Pada tanggal 23 September akan digelar plenary session 5th Indonesia Renewable Energy and Energy Conservation Summit yang akan dihadiri oleh sejumlah Menteri dan pimpinan institusi yang terkait dengan renewable energy dan lingkungan seperti , USAID, GIZ, dan GGGI,” ujar Herman.
Beberap topic akan dibahas di WREC seperti, system energi surya, angina, air, laut, panas bumi dan semua jenis jenis energi yang bersumber dari bio gas antara lain, biomasa, biogas, biofuel dan sampah,’ jelas Herman.
Rangkaian acara WREC 2016 selain diisi dengan konferensi juga akan diisi dengan eksebisi yang diikuti antara lain oleh, BPDP Sawit, NZTE, Enfenity, MPS, Rec Solar, Embassy of Canada, Italia Trade Commission, GGGI, Kis Green Technology, Canadian solar dan Springer serta Pertamina. (SF)
Sumber : esdm.go.id
- Details
-
Published: Wednesday, 14 September 2016 08:59
-
Written by Admin Setting
Filosofi penyediaan energi listrik di Indonesia mengalami perubahan dengan dicanangkannya program 35.000 MW. Kalau sebelumnya, pemerintah memenuhi listrik dari berapa kebutuhan (demand) yang ada, saat ini Pemerintah menyediakan infrastruktur listriknya, lalu investor dipersilakan untuk datang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono saat membawakan presentasi dalam Forum Ketahanan Energi Nasional di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (8/9).
Menurut Agoes perubahan filosofis tersebut dikarenakan banyaknya permintaan dari para investor terkait ketersediaan listrik jika ingin mengembangkan usaha di Indonesia. “Jadi kita menyediakan infrastrukturnya karena banyak investor-investor baru selalu bertanya mana listriknya, saya dapat listrik dari mana,” ungkap Agoes. Dulu karena infrastruktur listrik belum tersedia, mereka memasang pembangkit sendiri. “Nah itu membuat investasi mereka jadi lebih mahal. Kalau lebih mahal, produksinya juga jadi lebih mahal, karena produksinya mahal jadi tidak bisa bersaing di dunia global,” ungkap Agoes. Jika program 35.000 MW berjalan dengan baik, Agoes mengungkapkan bahwa investor akan datang dengan segala infrastruktur yang telah tersedia.
Agoes Triboesono juga menyampaikan optimisme pemerintah dalam pembangunan 35.000 MW. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempersingkat proses perizinan dan menyelesaikan beberapa kendala. Agoes juga menyebutkan bahwa tambahan 7.000 MW dari total 42.000 MW akan selesai sekitar tahun 2017. “Yang tujuh ribu ini bukan 2019 operasinya, kita harapkan sekitar 2017 paling lambat itu sudah masuk semua,” jelasnya. Selain membangun pembangkit listrik, program 35.000 MW juga fokus pada pembangunan jaringan transmisi listrik. “Jaringan Transmisi kita targetkan kita akan membangun tambahan sekitar 46.630 kms” ungkap Agoes.
Dalam penyediaan listrik kepada masyarakat, pemerintah memiliki filosofi penyediaan listrik yang lebih sederhana dan cepat. Menurut Agoes, tolok ukur keberhasilannya ada pada peringkat Indonesia dalam survey world bank terkait getting electricity. Ia menyebutkan bahwa dulu untuk mendapatkan listrik ada tujuh prosedur yang harus dilalui, sedangkan sejak tahun 2015 telah dikurangi menjadi lima prosedur. “Waktunya juga atau kecepatannya tahun 2012 itu 108 hari sekarang waktunya tinggal 79 hari,” ungkap Agoes. Di tahun 2012 hasil survey Worldbank menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 161 getting electricity. “Di 2016 alhamdulillah sudah membaik diperingkat 46. Target kita di 2017 nanti mudah-mudahan bisa masuk 20 besar,” kata Agoes.
Selain filosofi dari penyediaan infrastruktur energi, pemerintah juga merubah paradigma masyarakat soal subsidi energi. Menurut Agoes, pemerintah masih memberikan subsidi kepada pelanggan listrik yang dianggap tidak mampu. Di 2017 menurut Agoes, pemerintah akan mengajukan subsidi untuk pelanggan yang tidak mampu sekitar 48,56 Triliun dengan catatan bahwa nanti pelanggan 900VA akan dipisahkan menjadi pelanggan yang benar-benar tidak mampu untuk diberi subsidi dengan pelanggan yang benar-benar mampu yang tidak perlu disubsidi lagi. (MH/PSJ)
sumber : www.djk.esdm.go.id
