- Details
-
Published: Monday, 17 October 2016 02:25
-
Written by Admin Setting
JAKARTA - Pemerintah diminta segera menerapkan pola distribusi tertutup elpiji 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Pasalnya, komoditas yang sama dengan harga yang berbeda di pasaran selalu rawan penyelewengan.
"DPR Komisi VII meminta pemerintah untuk segera melaksanakan distribusi tertutup dengan tujuan agar tepat sasaran. Karena, yang berhak mendapatkan masyarakat miskin dan usaha mikro saja tapi kenyataannya dapat dikonsumsi oleh siapa saja," ujar Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Glokar Dito Ganundito saat diskusi menyoal Pelaksanaan Distribusi Tertup Elpiji 3 kg di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/10/2016).
Menurutnya, jika pemerintah tidak segera menerapkan sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah dikhawatirkan konsumsi akan terus melonjak, sehingga membebani keuangan negara. Saat ini, kata Dito, merupakan momentum tepat melaksanakan pola distribsui tertutup seiring langkah pemerintah menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tapi pemerintah juga harus hati-hati dalam menerapkan sistem distribusi tertutup. Data yang digunakan harus benar-benar terverifikasi. Kita minta yang berhak saja yang mendapatkan kartu subsidi," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini adalah acuan verifikasi data yang digunakan untuk mendata masyarakat miskin tidak jelas, sehingga membingungkan. Padahal, akurasi data tersebut penting supaya subsidi benar-benar tepat sasaran hanya dikonsumsi masyarakat miskin.
"Kalau kita lihat lembaga pemerintah seperti BPS, BPJS, maupun TNP2K data jumlah masyarakat miskin berbeda-beda. Tentu jika acuan yang digunakan pemerintah tidak jelas, maka akan menyulitkan distribusi di lapangan," ujarnya.
Dia meminta pemerintah megevaluasi terlebih dahulu basis data yang digunakan untuk memberikan kartu subsidi kepada masyarakat, sehingga validitasnya terukur dengan tepat. Jika tidak terverifikasi dengan tepat dikhawatirkan akan menambah beban masyarakat miskin.
"Pemerintah akan menggunakan basis data yang mana, harus jelas. Boleh berhemat anggaran tapi pola penghematan juga harus dilakukan secara tepat," kata dia.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Migas Erry Purnomohadi berharap pelaksanaan pola distribusi tertutup segera diterapkan mengikuti India dan Meksiko. Hal itu supaya pendistristribusian elpiji 3 kg tepat sasaran. Selain distribusi tertutup pihaknya juga meminta elpiji 3 kg dapat dijual sesuai harga pasar.
"Jadi, subsidi elpiji 3 kg tetap diberikan kepada yang berhak sedangkan yang tidak berhak tetap dapat membeli elpiji 3 kg tapi sesuai harga pasar," ucapnya.
Erry juga menyarankan supaya uji coba distribusi tertutup dilakukan di Jakarta bukan di Batam ataupun di Tarakan. Pasalnya sistem pembelian elpiji 3 kg tidak menggunakan uang tunai, melainkan elektronik, sehingga butuh koneksi jaringan yang memadai.
"Selain itu, penduduk Jakarta ini jumlahnya 10% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Kalau uji coba dan pelaksanaannya sukses di Jakarta daerah lain tinggal ikut saja," pungkasnya.
sumber : ekbis.sindonews.com
- Details
-
Published: Friday, 14 October 2016 04:16
-
Written by Admin Setting
SINGAPURA - Sikap ragu-ragu kerap memberi hasil tidak positif. Begitu pula dengan harga minyak dunia yang kembali kedap-kedip pada perdagangan Jumat (14/10/2016) akibat keraguan pemotongan produksi. Padahal upaya pemotongan produksi yang direncanakan negara-negara OPEC bertujuan menyeimbangkan pasar yang sudah kelebihan pasokan selama dua tahun, yaitu sekitar setengah juta barel per hari.
Minyak berjangka Internasional Brent diperdagangkan turun 18 sen atau 0,35% ke USD51,85 per barel pada 00:50 GMT.
Para pedagang mengatakan penurunan tersebut akibat skeptisme pro-kontra pemangkasan produksi yang digencarkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan non-OPEC.
“Bicara soal pengurangan produksi, kami meragukan upaya OPEC,” tulis bank Perancis, BNP Paribas dalam sebuah catatan yang dilansir Reuters, Jumat (14/10/2016). Sebagai informasi, OPEC ingin memangkas produksi menjadi sekitar 32,5 juta barel per hari setiap bulan. Namun produksi minyak mentah OPEC mencapai rekor 33,6 juta barel per hari pada bulan September kemarin.
Sementara itu harga minyak mentah AS naik tipis karena pengetatan pasokan bahan bakar. Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) dibuka naik 3 sen ke USD50,47 per barel pada 00:50 GMT.
"Harga minyak (di AS) naik semalam meski meningkatnya stok di AS, karena pasokan bahan bakar di AS jatuh ke level terendah tahun ini," kata ANZ Bank dalam sebuah catatan.
Administrasi Informasi Energi (EIA) Amerika melaporkan stok minyak mentah AS membengkak lebih dari perkiraan. Pasokan minyak mentah Negeri Abang Sam kelebihan 4,9 juta barel sampai pekan depan dengan total 474 juta barel. Namun untuk minyak sulingan--diesel dan heating oil--mengalami penurunan 3,7 juta barel dan penurunan 1,9 juta barel untuk bensin.
(ven)
sumber : sindonews.com
- Details
-
Published: Friday, 14 October 2016 04:11
-
Written by Admin Setting
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih belum menunjuk menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Staf Ahli Pusat Studi Energi dan dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, ada yang harus dibayar mahal atas lamanya keputusan tersebut.
Fahmy menjelaskan, akibat dari molornya penunjukan menteri ESDM definitif, yakni ada kebijakan strategis yang seharusnya tidak bisa diambil Pelaksana tugas (Plt). Bahkan, beberapa langkah yang diambil Plt cukup krusial seperti ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Membolehkan Freeport mengekspor itu adalah kebijakan strategis yang tidak boleh diputuskan Plt. Itu harus diambil menteri definitif gitu ya, artinya juga harus konsisten terhadap UU," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Menurutnya, jika mengacu kepada UU maka Freeport tidak bisa mendapat relaksasi impor karena belum membangun smelter. Namun, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan kembali memberi kelonggaran.
"Nah, sebetulnya memang belum diputuskan, misalnya tentang ekspor konsentrat itu. Kan menurut UU itu dia kalau mau ekspor konsentrat harus melakukan hilirisasi, kan tapi Luhut merencanakan ada relaksasi, ada pelonggaran," kata Fahmy.
Karena itu, lanjut dia, Jokowi harus segera dapat mengambil keputusan secepatnya dalam menentukan menteri ESDM yang baru. Jangan sampai berlarut dan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif karena beberapa kebijakan harus diputuskan menteri definitif.
"Saya kira ya, betul sekali. Artinya, itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dari kontraktor asing, nah ini yang mestinya Jokowi harus sadar. Enggak kondusif, harus segera diputuskan," pungkasnya.
(izz)
sumber : sindonews.com
- Details
-
Published: Friday, 14 October 2016 04:07
-
Written by Admin Setting
JAKARTA - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru, pengganti Arcandra Tahar. Seperti diketahui, posisi Menteri ESDM saat ini dijabat sementara oleh Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia mengatakan, tugas Luhut sebagai menteri koordinator sudah pasti sangatlah berat. Sekarang, ditambah lagi dengan setumpuk tugas di sektor energi tentu beban yang diemban semakin berat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus segera menunjuk Menteri ESDM definitif agar semua berjalan efektif.
"Tadi saya ketemu Pak Luhut juga dia bilang, saya tergantung presiden aja. Sebagai Menko dia musti kerja banyak, terus sekarang sebagai Menteri ESDM juga. Tapi tentu akhirnya Presiden harus cepat juga mencari pengganti, supaya efektif semuanya," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (10/7/2016).
Terlepas dari hal tersebut, Sofjan menilai kinerja Luhut di sektor ESDM patut diacungi jempol. Mantan Menkopolhukam itu disebut telah mampu meyakinkan investor di sektor hulu migas untuk kembali melakukan eksplorasi meskipun harga minyak belum sepenuhnya pulih.
"Jadi semua senang. Saya ikut beliau ke Jepang, jadi betul-betul di-appreciate sekali. Masalah Masela dia selesaikan dengan cepat semua. Pokoknya prinsip saling menguntungkan antara swasta dengan pemerintah. Itu prinsipnya Pak Luhut," imbuh dia.
Menurutnya, berbagai kebijakan Luhut di sektor ESDM banyak diapresiasi oleh negara lain. Luhut dinilai cepat dalam mengambil keputusan dan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) yang sekiranya kurang menarik untuk investor.
"Ini semua dipercepat sama Pak Luhut, sampai keputusan Presiden pun bisa dilakukan perbaikan. Maka senanglah investor kita, investor Jepang senang, pemerintah Jepang senang," tuturnya.
Menurut perkiraannya, Presiden Jokowi tidak akan lama lagi menunjuk Menteri ESDM definitif. Namun saat ditanya adakah kemungkinan Luhut menjabat sebagai Menteri ESDM, mantan Ketua Umum Apindo ini hanya tertawa dan meminta untuk menanyakan langsung kepada Luhut.
"Enggak lah. Saya pikir tahun ini selesai (Menteri ESDM). Ya you tanya lah sendiri sama Pak Luhut," tandasnya.
(akr)
sumber : sindonews.com
