- Details
-
Published: Monday, 17 October 2016 02:30
-
Written by Admin Setting
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) bagi nelayan. Untuk melaksanakan rencana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan persiapan dan koordinasi agar implementasi rencana tersebut dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan UU No 30/2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden No 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional Pengelolaan Energi, penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Tujuannya memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan negara Indonesia.
Tujuan pemerintah melakukan konversi BBM ke BBG bagi nelayan adalah memberikan solusi dalam mengatasi kelangkaan BBM dengan menyediakan alternatif penggunaan BBG yang sudah dikenal masyarakat. Selain itu, turut serta menyelamatkan lingkungan dengan menekan emisi gas karbon monoksida atau gas buang. Termasuk mengurangi kerusakan terumbu karang akibat tumpahan minyak dari perahu nelayan dan membantu mengelola ekonomi masyarakat nelayan agar lebih sejahtera.
Lebih Ekonomis
Menurut hasil penelitian yang dilakukan ITB dan Kementerian ESDM pada 2012 terhadap konverter kit BBG, penggunaan BBG jauh lebih hemat dibandingkan BBM. Perbandingannya 1 liter solar/bensin sama dengan 240 gram gas. Ini artinya penggunan BBG bisa 4 kali lebih hemat dibandingkan BBM.
Dari sisi harga, BBG lebih hemat Rp4.733-5.150 atau 74-80% setiap 1 liter solar. Perbandingannya harga solar Rp6.400/liter dan harga gas 3 kg Rp15.000-20.000 (harga tahun 2015).
Angka ini kemudian akan lebih besar jumlahnya jika nelayan dapat memodifikasi alat dan menggunakan due fuel (solar dan gas). Apabila diasumsikan dalam satu kali melaut dengan jarak tempuh 42 mil (pergi, pulang, dan orientasi penangkapan), nelayan akan menghabiskan 9,82 liter solar. Sedangkan saat menggunakan dual fuel, nelayan menghabiskan solar 3,17 liter solar ditambah 8,29 liter gas atau setara 4,48 kg gas.
Jika menggunakan dual fuel, maka nelayan bisa menghemat Rp25.688. Angka ini hasil pengurangan biaya operasi dengan solar Rp62.848 dikurangi biaya dual fuel Rp37.168
Waktu tempuh saat menggunakan solar yaitu 9,92 jam atau 9 jam 55 menit 12 detik. Sementara jika dengan dual fuel waktu tempuh 10,05 jam atau 10 jam 3 menit. Selisih waktu keduanya yaitu 0,13 jam atau 7 menit 48 detik.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja mengungkapkan, pemanfaatan gas sebagai bahan bakar membawa tiga keuntungan bagi nelayan. Pertama, penghasilan nelayan akan meningkat seiring menurunnya pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar. Kedua, availability yakni ketersediaan lebih mudah jika dibandingkan membeli solar. Ketiga, lebih ramah lingkungan.
”Kalau membeli solar harus menggunakan surat, tapi kalau membeli gas bisa di mana-mana. Tersedia di seluruh pelosok nusantara sehingga lebih mudah untuk mendapatkannya,” kata Wiratmaja.
Kementerian ESDM menargetkan dapat memberikan 5.000 paket konverter kit dan tabung ke nelayan-nelayan kecil di sembilan daerah di Indonesia. Tahun depan meningkat menjadi 28.000 paket.
Agar pembagian konverter kit tepat sasaran, Wiratmaja terus mengingatkan bahwa program ini khusus untuk memfasilitasi nelayan kecil dan miskin di sembilan wilayah yakni Sukabumi, Cilacap, Demak, Cirebon, Karangasem, Tuban, Jakarta Utara, Pemalang, dan Tangerang. ”Ini khusus untuk nelayan miskin, jadi kapalnya kecil-kecil,” terangnya.
Mendorong Investasi
Mengubah kebiasaan dan perilaku nelayan yang sudah terbiasa menggunakan BBM tentu merupakan tantangan. Pemerintah perlu segera memfasilitasi penyediaan infrastruktur agar program ini dapat menjangkau wilayah yang luas, kelompok sasaran nelayan yang lebih besar, dan jaminan kepastian nelayan untuk mendapatkan BBG.
Keseriusan pemerintah akan lebih terlihat nyata jika di sentra-sentra perikanan segera dibangun infrastruktur BBG. Gunanya memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan BBG bagi nelayan atau kegiatan perikanan lainnya.
Ini tentunya membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit dan kesiapan yang matang. Namun untuk membuktikan keberpihakan ideologi kerakyatan yang diusung Pemerintahan Jokowi-JK maka langkah itu harus segera diambil. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan energi dalam negeri, termasuk BBG. Hal ini untuk memenuhi hajat hidup orang banyak karena merupakan mandat konstitusi yang tidak perlu ditawar lagi. [syarif wibowo/info]
(poe)
sumber : ekbis.sindonews.com
- Details
-
Published: Monday, 17 October 2016 02:25
-
Written by Admin Setting
JAKARTA - Pemerintah diminta segera menerapkan pola distribusi tertutup elpiji 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Pasalnya, komoditas yang sama dengan harga yang berbeda di pasaran selalu rawan penyelewengan.
"DPR Komisi VII meminta pemerintah untuk segera melaksanakan distribusi tertutup dengan tujuan agar tepat sasaran. Karena, yang berhak mendapatkan masyarakat miskin dan usaha mikro saja tapi kenyataannya dapat dikonsumsi oleh siapa saja," ujar Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Glokar Dito Ganundito saat diskusi menyoal Pelaksanaan Distribusi Tertup Elpiji 3 kg di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/10/2016).
Menurutnya, jika pemerintah tidak segera menerapkan sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah dikhawatirkan konsumsi akan terus melonjak, sehingga membebani keuangan negara. Saat ini, kata Dito, merupakan momentum tepat melaksanakan pola distribsui tertutup seiring langkah pemerintah menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tapi pemerintah juga harus hati-hati dalam menerapkan sistem distribusi tertutup. Data yang digunakan harus benar-benar terverifikasi. Kita minta yang berhak saja yang mendapatkan kartu subsidi," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini adalah acuan verifikasi data yang digunakan untuk mendata masyarakat miskin tidak jelas, sehingga membingungkan. Padahal, akurasi data tersebut penting supaya subsidi benar-benar tepat sasaran hanya dikonsumsi masyarakat miskin.
"Kalau kita lihat lembaga pemerintah seperti BPS, BPJS, maupun TNP2K data jumlah masyarakat miskin berbeda-beda. Tentu jika acuan yang digunakan pemerintah tidak jelas, maka akan menyulitkan distribusi di lapangan," ujarnya.
Dia meminta pemerintah megevaluasi terlebih dahulu basis data yang digunakan untuk memberikan kartu subsidi kepada masyarakat, sehingga validitasnya terukur dengan tepat. Jika tidak terverifikasi dengan tepat dikhawatirkan akan menambah beban masyarakat miskin.
"Pemerintah akan menggunakan basis data yang mana, harus jelas. Boleh berhemat anggaran tapi pola penghematan juga harus dilakukan secara tepat," kata dia.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Migas Erry Purnomohadi berharap pelaksanaan pola distribusi tertutup segera diterapkan mengikuti India dan Meksiko. Hal itu supaya pendistristribusian elpiji 3 kg tepat sasaran. Selain distribusi tertutup pihaknya juga meminta elpiji 3 kg dapat dijual sesuai harga pasar.
"Jadi, subsidi elpiji 3 kg tetap diberikan kepada yang berhak sedangkan yang tidak berhak tetap dapat membeli elpiji 3 kg tapi sesuai harga pasar," ucapnya.
Erry juga menyarankan supaya uji coba distribusi tertutup dilakukan di Jakarta bukan di Batam ataupun di Tarakan. Pasalnya sistem pembelian elpiji 3 kg tidak menggunakan uang tunai, melainkan elektronik, sehingga butuh koneksi jaringan yang memadai.
"Selain itu, penduduk Jakarta ini jumlahnya 10% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Kalau uji coba dan pelaksanaannya sukses di Jakarta daerah lain tinggal ikut saja," pungkasnya.
sumber : ekbis.sindonews.com
- Details
-
Published: Friday, 14 October 2016 04:16
-
Written by Admin Setting
SINGAPURA - Sikap ragu-ragu kerap memberi hasil tidak positif. Begitu pula dengan harga minyak dunia yang kembali kedap-kedip pada perdagangan Jumat (14/10/2016) akibat keraguan pemotongan produksi. Padahal upaya pemotongan produksi yang direncanakan negara-negara OPEC bertujuan menyeimbangkan pasar yang sudah kelebihan pasokan selama dua tahun, yaitu sekitar setengah juta barel per hari.
Minyak berjangka Internasional Brent diperdagangkan turun 18 sen atau 0,35% ke USD51,85 per barel pada 00:50 GMT.
Para pedagang mengatakan penurunan tersebut akibat skeptisme pro-kontra pemangkasan produksi yang digencarkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan non-OPEC.
“Bicara soal pengurangan produksi, kami meragukan upaya OPEC,” tulis bank Perancis, BNP Paribas dalam sebuah catatan yang dilansir Reuters, Jumat (14/10/2016). Sebagai informasi, OPEC ingin memangkas produksi menjadi sekitar 32,5 juta barel per hari setiap bulan. Namun produksi minyak mentah OPEC mencapai rekor 33,6 juta barel per hari pada bulan September kemarin.
Sementara itu harga minyak mentah AS naik tipis karena pengetatan pasokan bahan bakar. Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) dibuka naik 3 sen ke USD50,47 per barel pada 00:50 GMT.
"Harga minyak (di AS) naik semalam meski meningkatnya stok di AS, karena pasokan bahan bakar di AS jatuh ke level terendah tahun ini," kata ANZ Bank dalam sebuah catatan.
Administrasi Informasi Energi (EIA) Amerika melaporkan stok minyak mentah AS membengkak lebih dari perkiraan. Pasokan minyak mentah Negeri Abang Sam kelebihan 4,9 juta barel sampai pekan depan dengan total 474 juta barel. Namun untuk minyak sulingan--diesel dan heating oil--mengalami penurunan 3,7 juta barel dan penurunan 1,9 juta barel untuk bensin.
(ven)
sumber : sindonews.com
- Details
-
Published: Friday, 14 October 2016 04:11
-
Written by Admin Setting
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih belum menunjuk menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Staf Ahli Pusat Studi Energi dan dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, ada yang harus dibayar mahal atas lamanya keputusan tersebut.
Fahmy menjelaskan, akibat dari molornya penunjukan menteri ESDM definitif, yakni ada kebijakan strategis yang seharusnya tidak bisa diambil Pelaksana tugas (Plt). Bahkan, beberapa langkah yang diambil Plt cukup krusial seperti ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Membolehkan Freeport mengekspor itu adalah kebijakan strategis yang tidak boleh diputuskan Plt. Itu harus diambil menteri definitif gitu ya, artinya juga harus konsisten terhadap UU," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Menurutnya, jika mengacu kepada UU maka Freeport tidak bisa mendapat relaksasi impor karena belum membangun smelter. Namun, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan kembali memberi kelonggaran.
"Nah, sebetulnya memang belum diputuskan, misalnya tentang ekspor konsentrat itu. Kan menurut UU itu dia kalau mau ekspor konsentrat harus melakukan hilirisasi, kan tapi Luhut merencanakan ada relaksasi, ada pelonggaran," kata Fahmy.
Karena itu, lanjut dia, Jokowi harus segera dapat mengambil keputusan secepatnya dalam menentukan menteri ESDM yang baru. Jangan sampai berlarut dan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif karena beberapa kebijakan harus diputuskan menteri definitif.
"Saya kira ya, betul sekali. Artinya, itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dari kontraktor asing, nah ini yang mestinya Jokowi harus sadar. Enggak kondusif, harus segera diputuskan," pungkasnya.
(izz)
sumber : sindonews.com
