Serah Terima Jabatan Menteri ESDM

  • Print
Details
Published: Thursday, 20 October 2016 02:28
Written by Super User

Pada hari ini Senin (17/10), Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan melakukan serah terima jabatan kepada Menteri ESDM definitif, Ignasius Jonan di Gedung Kementerian ESDM. Sebelumnya pada Jumat (14/10) di Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo telah menunjuk dan mengangkat Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada Kabinet Kerja.

Read more...

Riau Energy Saving (RESGO) di Resmikan Oleh Gubernur Riau

  • Print
Details
Published: Wednesday, 19 October 2016 04:37
Written by Admin Setting

Pekanbaru – Gubernur Riau dan Sekda Provinsi Riau Serta Seluruh Kepala Dinas di Lingkungan SKPD Provinsi Riau telah menandatangani Komitmen Penghematan Energi yang diadakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dimana program penghematan ini di sebut Riau Energy Saving Goverment Office (Resgo) yang bertujuan untuk melakukan penghematan Listrik, air dan sumber energi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Komitmen Penghematan energi ini juga di tanda tangani oleh BUMD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. selain itu, juga menarik perhatian siswa-siswi SMP dan SMA yang turut hadir serta memberikan dukungannya berupa tanda tangan di Spanduk yang telah disediakan oleh Dinas ESDM Provinsi Riau.

Setelah dilakukan Penandatanganan Komitmen, GUBRI juga mengharapkan aksi yang nyata oleh seluruh SKPD di Provinsi Riau serta seluruh instansi yang terkait. Perlunya penghematan energi ini, seiring dengan rasionalisasi anggaran yang sedang dilakukan, agar APBD yang digunakan untuk pembayaran rekening listrik bisa ditekan setidaknya 10-20%.

Setelah Launching RESGO ini, akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengehematan energi dan air. Melalui Pergub ini akan diatur cara penghematan dan mekanisme penghematan hingga audit energi, serta telah dibuat aplikasi berbasis web yang akan di di integrasi dengan situs resmi Pemprov riau.go.id yang akan di launching tepat pada saat Riau Expo serta logo dan tagline Resgo.

Pimpin ESDM, Jonan dan Arcandra Disebut Duet Klop

  • Print
Details
Published: Monday, 17 October 2016 02:34
Written by Admin Setting
JAKARTA - Duet Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar disebut Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fadel Mohammad sebagai perpaduan yang klop dan pilihan tepat untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya dua mantan menteri tersebut akan mampu membereskan masalah pada sektor energi.

"Keduanya pasangan yang cocok, klop. Jonan itu orang kerja, sedang Arcandra dia mengerti soal teknis dan mungkin tidak perlu diragukan lagi kualitasnya untuk sama-sama berjalan menyelesaikan masalah di ESDM," kata Fadel kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Meski keduanya belum pernah bekerja secara bersama-sama, namun politisi Golkar itu yakin keduanya bisa bertugas dengan baik. Terlepas dari Jonan yang belum pernah sama sekali memegang posisi sebagai pejabat di bidang energi, Fadel tak takut akan masalah tersebut.

Menurutnya selama ada Arcandra di belakangnya, persoalan dan masalah kurang pengalaman Jonan di bidang energi menjadi hal yang tidak perlu dikhawatirkan. "Politik dan kerja kerasnya Jonan itu enggak perlu diragukan. Itulah kenapa sebabnya Presiden menugaskan Arcandra di belakang Pak Jonan. Karena Presiden tahu, mereka bisa bekerja dengan bagus dan terarah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi baru saja melantik Ignasius Jonan yang sebelumnya adalah Menteri Perhubungan (Menhub) menjadi Menteri ESDM. Tak hanya itu, Acandra Tahar pun kembali masuk ke dalam kursi kabinet kerja setelah sebelumnya dicopot karena masalah dwi kewarganegaraan. Namun kali ini posisinya adalah mendampingi Jonan sebagai wakil Menteri ESDM.

(akr)

sumber : ekbis.sindonews.com

Peralihan BBM ke BBG Tingkatkan Ekonomi Nelayan

  • Print
Details
Published: Monday, 17 October 2016 02:30
Written by Admin Setting
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) bagi nelayan. Untuk melaksanakan rencana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan persiapan dan koordinasi agar implementasi rencana tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan UU No 30/2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden No 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional Pengelolaan Energi, penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Tujuannya memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan negara Indonesia.

Tujuan pemerintah melakukan konversi BBM ke BBG bagi nelayan adalah memberikan solusi dalam mengatasi kelangkaan BBM dengan menyediakan alternatif penggunaan BBG yang sudah dikenal masyarakat. Selain itu, turut serta menyelamatkan lingkungan dengan menekan emisi gas karbon monoksida atau gas buang. Termasuk mengurangi kerusakan terumbu karang akibat tumpahan minyak dari perahu nelayan dan membantu mengelola ekonomi masyarakat nelayan agar lebih sejahtera.

Lebih Ekonomis

Menurut hasil penelitian yang dilakukan ITB dan Kementerian ESDM pada 2012 terhadap konverter kit BBG, penggunaan BBG jauh lebih hemat dibandingkan BBM. Perbandingannya 1 liter solar/bensin sama dengan 240 gram gas. Ini artinya penggunan BBG bisa 4 kali lebih hemat dibandingkan BBM.

Dari sisi harga, BBG lebih hemat Rp4.733-5.150 atau 74-80% setiap 1 liter solar. Perbandingannya harga solar Rp6.400/liter dan harga gas 3 kg Rp15.000-20.000 (harga tahun 2015).

Angka ini kemudian akan lebih besar jumlahnya jika nelayan dapat memodifikasi alat dan menggunakan due fuel (solar dan gas). Apabila diasumsikan dalam satu kali melaut dengan jarak tempuh 42 mil (pergi, pulang, dan orientasi penangkapan), nelayan akan menghabiskan 9,82 liter solar. Sedangkan saat menggunakan dual fuel, nelayan menghabiskan solar 3,17 liter solar ditambah 8,29 liter gas atau setara 4,48 kg gas.

Jika menggunakan dual fuel, maka nelayan bisa menghemat Rp25.688. Angka ini hasil pengurangan biaya operasi dengan solar Rp62.848 dikurangi biaya dual fuel Rp37.168

Waktu tempuh saat menggunakan solar yaitu 9,92 jam atau 9 jam 55 menit 12 detik. Sementara jika dengan dual fuel waktu tempuh 10,05 jam atau 10 jam 3 menit. Selisih waktu keduanya yaitu 0,13 jam atau 7 menit 48 detik.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja mengungkapkan, pemanfaatan gas sebagai bahan bakar membawa tiga keuntungan bagi nelayan. Pertama, penghasilan nelayan akan meningkat seiring menurunnya pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar. Kedua, availability yakni ketersediaan lebih mudah jika dibandingkan membeli solar. Ketiga, lebih ramah lingkungan.

”Kalau membeli solar harus menggunakan surat, tapi kalau membeli gas bisa di mana-mana. Tersedia di seluruh pelosok nusantara sehingga lebih mudah untuk mendapatkannya,” kata Wiratmaja.

Kementerian ESDM menargetkan dapat memberikan 5.000 paket konverter kit dan tabung ke nelayan-nelayan kecil di sembilan daerah di Indonesia. Tahun depan meningkat menjadi 28.000 paket.

Agar pembagian konverter kit tepat sasaran, Wiratmaja terus mengingatkan bahwa program ini khusus untuk memfasilitasi nelayan kecil dan miskin di sembilan wilayah yakni Sukabumi, Cilacap, Demak, Cirebon, Karangasem, Tuban, Jakarta Utara, Pemalang, dan Tangerang. ”Ini khusus untuk nelayan miskin, jadi kapalnya kecil-kecil,” terangnya.

Mendorong Investasi

Mengubah kebiasaan dan perilaku nelayan yang sudah terbiasa menggunakan BBM tentu merupakan tantangan. Pemerintah perlu segera memfasilitasi penyediaan infrastruktur agar program ini dapat menjangkau wilayah yang luas, kelompok sasaran nelayan yang lebih besar, dan jaminan kepastian nelayan untuk mendapatkan BBG.

Keseriusan pemerintah akan lebih terlihat nyata jika di sentra-sentra perikanan segera dibangun infrastruktur BBG. Gunanya memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan BBG bagi nelayan atau kegiatan perikanan lainnya.

Ini tentunya membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit dan kesiapan yang matang. Namun untuk membuktikan keberpihakan ideologi kerakyatan yang diusung Pemerintahan Jokowi-JK maka langkah itu harus segera diambil. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan energi dalam negeri, termasuk BBG. Hal ini untuk memenuhi hajat hidup orang banyak karena merupakan mandat konstitusi yang tidak perlu ditawar lagi. [syarif wibowo/info]

(poe) sumber : ekbis.sindonews.com

More Articles...

  1. Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg Perlu Segera Diterapkan
  2. Harga Minyak Dibuka Variatif Akibat Keraguan Pemotongan Produksi
  3. Ini Akibat Jokowi Tak Kunjung Tunjuk Menteri ESDM Definitif
  4. Tim Ahli JK Desak Jokowi Segera Tunjuk Menteri ESDM Baru
Templates Joomla 3.3 BIGtheme.net