Dirjen EBTKE : Optimalisasi Pengembangan Panas Bumi

Pemerintah optimalisasi pemanfaatan pengembangan energi panas bumi. Ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global sebesar dua derajat sesuai komitmen Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP) 21 di Paris.

"Panas bumi targetnya sudah jelas, roadmap sudah jelas, SOP nya juga, on the track, jadi sudah bisa jalan sesuai rencana,"kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Rida Mulyana dalam Acara Rapat Koordinasi Pelelangan WKP Panas Bumi 2016 di Bandung, Senin malam, 25 Juli 2016.

Dia berharap tahun depan dapat lebih banyak lagi wilayah kerja panas bumi yang bisa dilelang. "Kalau tahun ini 8 WKP, kenapa tidak tahun depan 16 WKP,"tegas Rida.

Rida menjelaskan, guna mencapai target yang ditetapkan pihaknya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif namun sayangnya saat ini ada pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab menentang kebijakan pemerintah, kendati demikian tidak membuat khawatir mengingat Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.

"Ketika mengeluarkan kebijakan tetapi jika ada tekanan ditarik lagi maka akan diliatnya gamang dan plin plan, investor akan lari, kita jaga konsistensi dan etika berbirokrasi, bernegara, kalau keduanya tidak dipegang orang tidak akan percaya,"katanya.

Lebih jauh Rida memaparkan, upaya lain dari Pemerintah untuk memenuhi komitmen Paris yaitu mereformasi kebijakan subsidi. "Dihadapan Pak Wapres, Direktur Executive IEA Fatih Birol mengatakan dengan bangganya, Indonesia dianggap sukses dan menjadi role model negara - negara lain karena berhasil melakukan reformasi kebijakan subsidi,"pungkas dia.

Sumber : ebtke.esdm.go.id

Ini Konsep Menteri ESDM Archandra Tahar Bangun Kemandirian Energi Di Tanah Air

 

Untuk meningkatkan produksi energi, terdapat tiga hal penting yang diharapkan dapat dipenuhi di sektor energi, antara lain teknologi, sumber daya yang mumpuni, dan pembuatan proses yang akuntabel. Demikian disampaikan Archandra Tahar kepada wartawan yang mengerubutinya seusai dirinya dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Sudirman Said, di Istana Negara, Rabu (27/7) siang.

“Belajar dari pengalaman, untuk meningkatkan produksi, salah satunya adalah kita harus menggunakan teknologi. Kunci dari peningkatan produksi, selain teknologi, juga proses yang akuntabel. Kemudian kita memerlukanhuman resourcesyang mumpuni,” jelas Archandra Tahar, yang termasuk salah satu menteri termuda dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 itu.

Archanda Tahar adalah salah satu kejutan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, Rabu (27/7). Maklum, nama lelaki berusia 45 tahun asal Padang Pariaman yang sudah 20 tahun tinggal di Houston, Amerika Serikat itu, selama ini tidak pernah muncul dari bursa calon menteri yang akan masuk melalui gerbong reshuffle.

Archandra Tahar sendiri mengaku surprise karena sebelumnya tidak pernah bermimpi menduduki jabatan menteri. Kabar dirinya akan menjadi menteri juga baru diterima beberapa hari yang lalu.

Sebelumnya, Archandra mengaku, dalam beberapa kesempatan memang pernah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, berdiskusi tentang masalah yang dihadapi Indonesia terutama di bidangoil and gas.

“Dari diskusi tersebut, ada hal-hal yang mungkin bisa kita implementasikan, berdasarkan pengalaman apa yang saya peroleh di luar. Dari sisi itu, diskusi berlanjut, sampai akhirnya hari ini saya dilantik,” jelas Archandra Tahar.

Archandra Tahar sendiri dikenal sebagai ahli di bidang energi dan sumber daya mineral, yang memiliki beberapa paten yang bersifat internasional. Sebelumnya, Archandra Tahar bekerja di banyak perusahaan besar di Amerika Serikat dan tercatat sebagai profesional yang telah mempunyai level kelas dunia.

Kemandirian

Menurut Archandra Tahar, ke depan, yang perlu ditekankan di sektor ESDM adalah membangun kemandirian dari sisi energi, karena kebutuhan energi pada tahun-tahun depan akan sangat besar sekali.

“Sedangkan dari sisioil and gas,dimana setiap tahun kita lihat produksinya menurun. Kita perlu untuk meningkatkan produksi”, tambah Menteri ESDM.

Untuk membangun sektor industri energi, Archandra Tahar menjelaskan bekalnya adalahintegrity.“Kita memerlukan transparansi dari pengelolaan sektor energi. Yang namanya integritas dalam pengelolaan sumber daya alam ini diperlukan sehingga kita bisa duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain, kalau kita bisa secara bangsa berintegritas dalam haldealingatau memutuskan sesuatu yang berkaitan denganpolicydi bidangoil and gas,”ujarnya.

Ditanya terkait tantangandeepwater explorationuntuk meningkatkan cadangan energi,Archandra Tahar menjelaskan bahwadeepwatermemanghigh risktapihigh reward. “Karenahigh risk, kita memerlukan sesuatupolicyyang agak berbeda, supaya investor kembali tertarik untuk mulai masuk ke daerah-daerah laut dalam,” kata Archandra Tahar.(RMI/ES)

Sumber : setkab.go.id

SUPEL Wujudkan Transparansi Dan Good Governance

Dalam rangka mewujudkan Good Governance dan upaya peningkatan pelayanan publik, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM membangun Sistem Informasi Data Usulan Penyaluran PNBP SDA Minerba dan Panas Bumi (Supel). Sistem ini akan memberikan layanan informasi keuangan yang cepat, transparan, dan akuntabel terkait data usulan penyaluran penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam mineral, batu bara, dan panas bumi kepada pemerintah daerah penghasil di seluruh Indonesia.

Peluncuran aplikasi Supel dilaksanakan pada Jumat (22/7) di Hotel Millenium, Jakarta, dengan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KESDM, Inspektur Jenderal KESDM, pejabat Eselon II di lingkungan KESDM, dan perwakilan pemerintah daerah penghasil mineral, batu bara, dan panas bumi. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM, Erika Retnowati, kemudian diresmikan oleh Sekretaris Jenderal KESDM, Teguh Pamudji.

“Kementerian ESDM terus melakukan pembenahan terkait tugas pokok dan fungsinya. Peluncuran SUPEL merupakan bagian dari pembenahan ini”, ujar Teguh Pamudji.

Aplikasi Supel diharap mampu menggantikan proses perencanaan dan pelaporan yang selama ini dilaksanakan secara manual, dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengakses data dari KESDM. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi SUPEL, praktik penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dapat dikurangi. (EVT)

Sumber : esdm.go.id

Cadangan Penyangga Energi Dibangun Tahun 2016

Indonesia akhirnya akan memiliki Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang rencannya dibangun tahun 2016. Cadangan ini dipayungi oleh ide pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE). Besaran CPE tahun 2016 ditetapkan Rp 800 miliar atau separuh dari DKE.

“Jadi Rp 800 miliar sudah dialokasikan melalui dana APBN-P 2016 untuk cadangan penyangga energi yang akan dibangun tahun ini. Ini merupakan inisiasi dan mudah-mudahan pada tahun berikutnya bisa diisi dengan lebih besar lagi,” kata Menteri ESDM Sudirman Said usai memimpin Sidang Dewan Energi Nasional ke 18 di Kementerian ESDM, Kamis (21/7).

Terkait CPE ini, saat ini tengah dipersiapkan landasan hukum atau Perpres tentang Pembentukan Cadangan Penyangga Energi. “Draftnya sudah dibahas oleh DEN, sudah dibahas, difinalkan dan disepakati,” tambah Sudirman.

Dirjen Migas Kementerian ESDM ditugaskan sebagai unit pengelola CPE dari  wakil Pemerintah. Dengan terwujudnya CPE ini, Sudirman bersyukur bahwa satu demi satu ide, gagasan serta pembaruan reformasi energi dapat terlaksana.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, secara paralel, pihaknya tengah mempersiapkan Permen ESDM sebagai pelaksanaan pembangunan CPE.

Dengan dana Rp 800 miliar, diperkirakan dapat diperoleh cadangan minyak mentah sebanyak 1,6 juta barel yang setara dengan konsumsi BBM  satu hingga satu setengah hari di Indonesia. Minyak mentah tersebut akan dibeli dari dalam dan luar negeri atau impor. “Ini lumayan untuk memulai 30 hari dan ini masih untuk minyak bumi terlebih dahulu,” kata Wirat

CPE berupa minyak mentah akan disimpan di tangki-tangki penyimpanan di dalam negeri. Diperkirakan kapasitas  tangki milik KKKS yang dapat digunakan sebagai penyimpanan mencapai 4,5 juta barel.

Selain CPE, lanjut Wirat, Pemerintah juga sedang memfinalisasi Permen ESDM terkait cadangan operasional BBM yang saat ini berkisar antara 22-27 hari. Menurut dia, tidak semua badan usaha distribusi niaga memiliki cadangan operasional BBM. Hal inilah yang akan ditata dalam aturan tersebut agar secara bertahap dalam 5 tahun, cadangan operasional BBM dapat mencapai 30 hari. (AN)

Sumber : migas.esdm.go.id

Templates Joomla 3.3 BIGtheme.net