Pemerintah Tawarkan 250 MW Energi Surya

Details: Published: Monday, 25 July 2016 04:53; Written by Yogi Kurnia Siregar

Pemerintah bakal menawarkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas total 250 megawatt (MW) pada bulan depan. Dalam lelang ini, harga listrik surya ditetapkan di kisaran US$ 14,5 sen per kilowatt hour (kWh) hingga lebih dari US$ 20 sen per kWh.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, penawaran bakal dilakukan begitu revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 terbit.

“Dua minggu dari sekarang paling sudah terbit, nanti kami akan sosialisasikan dulu kepada stakeholder dan calon investor,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Rida melanjutkan setelah Permen 17/2013 terbit, akan langsung dilakukan pembukaan pendaftaran penawaran proyek PLTS 250 MW. Penawaran proyek kali ini tidak lagi menggunakan skema lelang seperti tahun lalu. Pihaknya akan menawarkan proyek PLTS dengan skema first in first out (FIFO), yakni peserta yang mengajukan penawaran paling dahulu bakal mendapatkan proyek.

Sebelum penawaran dimulai, kata Rida, pihaknya bakal membuka pendaftaran peserta penawaran terlebih dahulu. Setelah itu pihaknya akan melakukan seleksi administrasi, teknis, dan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang telah mendaftar. Kemudian untuk mengantisipasi kesiapan lahan, pihaknya akan memberikan jeda waktu sekitar empat bulan agar perusahaan yang telah mendaftar melakukan studi kelayakan dan menyiapkan lahan.

“Jadi begitu penawaran dimulai secara online, dengan password yang diberikan ketika mendaftar, peserta bisa langsung mengajukan kapasitas dan lokasi PLTS yang diinginkan,” jelasnya.

Dengan proses lelang ini, pihaknya bermaksud mempercepat pembangunan PLTS. Jika lahan telah disiapkan sebeleum penawaran dilakukan, maka perusahaan bisa langsung menggarap proyek jika menang. Selain itu, dengan jadwal yang ketat dan penalti harga diturunkan jika jadwal tidak ditepati, perusahaan juga tidak bisa menjualbelikan izin pembangunan PLTS yang diperoleh.

“Tidak bisa (jual beli izin), waktunya terlalu strict. Kalau tidak mencapai seperti jadwal, bisa di-cut atau diturunkan harganya,” tegas Rida.

PLTS berkapasitas total 250 MW itu akan disebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Perusahaan yang menjadi peserta penawaran akan dibatasi hanya boleh dua kali mengajukan penawaran atau hanya dapat menggarap dua proyek PLTS saja. Namun, pihaknya tidak akan membatasi bahwa kedua proyek itu harus di lokasi berbeda.

Menurut Rida, pemerintah menargetkan dapat menawarkan proyek PLTS minimal 5.000 MW hingga 2018 nanti. Namun, jika penawaran banyak diminati dan selesai lebih awal, tidak menutup kemungkinan target pada 2018 itu bisa dipercepat. “Kami tidak akan menunggu katakanlah dua bulan untuk penawaran berikutnya, akan langsung dibuka, sampai nanti mencapai 5.000 MW,” ujar dia.

Tidak hanya skema penawaran yang lebih mudah, Rida juga menjanjikan harga listrik yang cukup tinggi bagi pengembang PLTS. Harga listrik surya bakal bervariasi tergantung lokasi proyek, dengan semakin terpencil lokasi PLTS makanya harganya semakin tinggi. Harga listrik surya dipatok tinggi lantaran pemerintah ingin menciptakan pasar. “Ada yang di daerah timur Indonesia, harganya bisa di atas US$ 20 sen per kWh,” kata dia. Sementara harga terendah yakni US$ 14,5 sen per kWh untuk PLTS yang berlokasi di Pulau Jawa.

Sumber : ebtke.esdm.go.id

Penyediaan Energi Bersih Dapat Turunkan 50 Persen Polusi Udara

Details: Published: Monday, 25 July 2016 04:50; Written by Yogi Kurnia Siregar

Penyediaan energi bersih berpotensi menurunkan dampak negatif polusi udara hingga 50 persen ditahun 2040.

Ini tertuang dalam World Energy Outlook (WEO) 2016 oleh International Energy Agency (IEA) yang kali ini fokus dalam menyediakan akses energi bersih secara luas dan berkelanjutan melalui teknologi yang telah ada dan kebijakan energi yang telah terbukti efektif.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan buruknya kualitas udara menyebabkan kematian 6,5 juta jiwa pertahun yang mayoritas menimpa kota - kota di Asia dan Afrika dan angka ini diperkirakan bakal mengalami peningkatan drastis jika tidak ada langkah konkret guna menyediakan energi bersih.

"Transformasi sektor energi yang lebih luas sama artinya dengan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber - sumber yang tidak mengeluarkan polutan ke udara seperti matahari, air dan angin. Sisanya bisa berasal dari gas alam, dimana polusi udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil atau biomassa,"kata dia dalam Konperensi Pers peluncuran WEO 2016 di Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.

Berangkat dari kenyataan tersebut, tambah Fatih, pihaknya akan mendukung pemerintah Indonesia untuk terus melakukan reformasi sektor energi dan siap membantu pelaksanaan gagasan penting Indonesia dalam mendorong rasionalisasi subsidi energi, mempercepat pengembangan energi baru terbarukan dan mempromosikan efisiensi energi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Sudirman Said memaparkan Indonesia berkomitmen dalam pengembangan energi bersih melalui reformasi disektor energi untuk menjadi kedaulatan energi.

"Reformasi energi tersebut bertumpu kepada tiga pilar yaitu mempromosikan tata kelola pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, adil dan mandiri, kemudian mempersiapkan pemimpin yang profesional dan sumber daya manusia yang dapat memastikan terus berlangsungnya reformasi, serta mempromosikan perubahan manajemen internal sektor energi. "Langkah lain yaitu mempercepat pengembangan energi baru terbarukan dengan komunikasi yang efektif segala pihak, pemantauan secara ketat dan penegakan hukum,"tegas dia.

Sudirman menyadari memastikan ketersediaan energi bersih yang dapat menjangkau seluruh Indonesia bukanlah perkara mudah pasalnya dari sisi geografis dan infrastruktur belum memadai dalam menerangi 17 ribu pulau - pulau yang ada di Indonesia. "Hingga 2025, Indonesia berambisi untuk meningkatkan sumber energi bersih dan terbarukan sampai dengan 25 persen,"katanya.

Meningkatnya permintaan listrik di Indonesia, lanjut dia, tidak dapat dipungkiri belum bisa dipenuhi dari sumber energi bersih dan terbarukan saja, namun juga oleh bahan bakar fosil dengan melaksanakan prinsip efisiensi energi. "Saat ini dari sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang belum terjangkau oleh jaringan listrik, 30 juta diantaranya terdapat di Indonesia,"tutur Sudirman.

Sudirman menjelaskan, masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan energi kualitas hidupnya juga rendah, sebab masih harus mengandalkan kayu bakar dalam pemenuhan energinya. "Tidak cukup penerangan, fasilitas kesehatan terbatas, kondisi ini memprihatinkan,"tambah dia.

Menurutnya, guna memenuhi kebutuhan energi seluruh masyarakat Indonesia, dicanangkan dengan Program Indonesia Terang (PIT) yang menargetkan bisa melistriki 12.659 desa pada tahun 2020 dengan berbasis pada energi baru terbarukan. "Energi hanya bisa dipenuhi kalau dilakukan dengan pendekatan strategis yaitu mengedepankan kebutuhan jangka panjang seperti kedaulatan, keberlanjutan dan menyediakan akses energi bagi seluruh rakyat,"pungkas Sudirman

Sumber : ebtke.esdm.go.id

Pemerintah Susun Peta Jalan Pengembangan Nuklir

Details: Published: Monday, 25 July 2016 04:49; Written by Yogi Kurnia Siregar

Pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi pembuatan peta jalan pengembangan nuklir. Rapat dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan A Djalil dan dihadiri oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulistio Wisnubroto, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Jazi Eko Istiyanto dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana yang mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Bappenas, akhir pekan lalu.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada Sidang Paripurna ke-3 Dewan Energi Nasional (DEN) tanggal 22 Juni 2016 yang menekankan supaya opsi pengembangan nuklir dibuatkan peta jalannya. Dalam rapat tersebut, dibahas pula program Reaktor Daya Eksperimental (RDE) yang merupakan bagian dari pembentukan peta jalan.

Sebagaimana diketahui bahwa opsi pengembangan nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional, diterjemahkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membangun reaktor daya riset dan laboratorium reaktor sebagai tempat untuk ahli nuklir berekspresi, berinteraksi dan berkarya serta memberikan dukungan untuk dilaksanakannya riset-riset terkait nuklir supaya apa yang sudah dikuasai tidak hilang dan dapat dipertahankan.

b. Mendorong kerja sama internasional agar selalu termutakhirkan dengan kemajuan teknologi.

Kepala BATAN, Djarot Sulistio memaparkan program RDE yang merupakan tindak lanjut dari langkah pertama penyiapan reaktor nuklir sebagai master Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam paparannya, Djarot menyimpulkan bahwa dukungan seluruh stakeholder menentukan keberhasilan program RDE.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana mengingatkan kembali kepada forum rapat bahwa berdasarkan arahan Presiden opsi pengembangan nuklir perlu segera dibuatkan peta jalannya. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan bersama dari yang hadir pada rapat ini untuk segera membuat peta jalan pengembangan nuklir.

“Sesuai dengan undang-undang, kita harus memulai memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit. Artinya apakah dimulai dengan pembuatan peta jalan atau dengan pembangunan RDE. Yang pasti kita harus bergerak dan harus didengungkan bahwa kita patuh terhadap undang-undang”, ujar Rida.

Usai rapat, Rida juga menjelaskan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas perlu segera memutuskan langkah-langkah pembuatan peta jalan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Peserta rapat sepakat bahwa tim RDE dan tim penyusunan peta jalan untuk mulai bekerja bersama”, tutur Rida.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, menerangkan bahwa sesuai dengan RUEN, opsi pengembangan nuklir untuk memenuhi bauran energi nasional dengan porsi EBT sebanyak 23 persen pada tahun 2025, perlu segera dipersiapkan tindak lanjutnya. "Sudah waktunya kita menutup polemik tentang PLTN, danmove on dengan langkah langkah yang lebih progresif. Sesuai dengan amanat RUEN yang telah dibahas lebih dari setahun lamanya, saatnya kini kita menyiapkan peta jalan (road map) untuk pembangunan PLTN", ujar Sudirman.

Perlu waktu 8 sampai 10 tahun untuk mengoperasikan PLTN, sejak diputuskan Go Nuclear. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang untuk penguasaan teknologi dan penyiapan masyarakat. "Di luar itu, sebaiknya tenaga dan pikiran yang kita miliki dicurahkan untuk melakukan persiapan, pemutakhiran pengetahuan dan teknologi, dan melakukan pendidikan pada publik; agar jika saatnya tiba harus memasuki era energi nuklir kita sudah jauh lebih siap", tegas Sudirman.

Menteri Bappenas Sofyan A. Djalil mengarahkan bahwa peta jalan harus segera dibuat bersama antara Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Ristekdikti, BATAN, Bapeten dan instansi terkait lainnya. “Rapat koordinasi hari ini dan program RDE merupakan bagian dari pembuatan peta jalan pengembangan nuklir”, pungkas Sofyan.

Sumber : ebtke.esdm.go.id